Ketua Solidaritas Muda Indonesia Timur (SMIT), Mesak Habari, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Polda Metro Jaya. Ia mendesak Kapolda DKI Jakarta dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal menghadirkan informasi yang utuh kepada publik, sehingga memicu kegaduhan yang, menurutnya, turut membuka ruang bagi berkembangnya ujaran kebencian dan rasisme terhadap masyarakat Indonesia Timur.
Menurut Mesak, kronologi yang disampaikan aparat kepada publik dinilai berubah-ubah dan hanya menampilkan satu sudut pandang. Sementara itu, keterangan dari pihak korban yang belakangan muncul disebut memperlihatkan perbedaan yang sangat mendasar.
“Ketika polisi menyampaikan informasi yang tidak utuh, yang lahir bukan kepastian hukum, melainkan kegaduhan. Dan dari kegaduhan itulah rasisme menemukan panggungnya,” tegas Mesak.
SMIT menilai maraknya ujaran kebencian terhadap masyarakat Indonesia Timur, termasuk penyebutan bernada rasial seperti “monyet” serta berbagai bentuk penghinaan lainnya di media sosial, tidak dapat dipisahkan dari buruknya tata kelola informasi oleh negara.
Menurut organisasi tersebut, aparat yang seharusnya berperan meredam konflik justru dinilai gagal mengendalikan narasi sehingga membuka ruang bagi stigmatisasi terhadap kelompok masyarakat tertentu.
“Rasisme tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh ketika negara gagal mengendalikan narasi, gagal menghadirkan fakta secara utuh, dan gagal menghukum para penyebar kebencian,” ujar Ketua SMIT.
Atas dasar itu, SMIT mendesak Mabes Polri untuk memeriksa seluruh pihak yang diduga menyebarkan konten maupun ujaran bernuansa rasial terhadap warga Melanesia melalui media sosial.
Mesak menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku tindak pidana semata. Menurutnya, negara juga harus bertindak terhadap siapa pun yang memanfaatkan suatu peristiwa untuk menyebarkan kebencian berbasis ras.
“Jangan menghina rakyat Melanesia sebagai ‘monyet’, tetapi hidup dari gas Blok Masela, menikmati nikel dan emas Maluku Utara, serta memanfaatkan potensi panas bumi Flores dan Kepulauan Maluku. Terlalu munafik jika negara menikmati kekayaan tanah Timur, tetapi membiarkan martabat manusianya diinjak-injak,” kata Mesak.
Ia menambahkan, apabila negara terus membiarkan praktik diskriminasi terhadap bangsa Melanesia, maka yang dipertahankan bukanlah persatuan Indonesia, melainkan ketidakadilan yang mengorbankan masyarakat di kawasan timur.
“Kami menolak negara yang hanya datang mengambil sumber daya, tetapi abai melindungi harga diri manusianya. Keadilan tidak akan lahir dari informasi yang timpang. Persatuan tidak akan pernah terwujud selama rasisme terus dibiarkan hidup di ruang publik,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Mesak kembali mendesak Mabes Polri mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi kepemimpinan Kapolda DKI Jakarta serta memproses hukum para penyebar ujaran rasial.
“Copot Kapolda DKI Jakarta. Periksa para penyebar ujaran rasis, sebab tanpa keadilan, persatuan hanyalah slogan kosong,” tutup Mesak Habari.
Jak
About The Author
