Kupang – Ketua TPDI-NTT, Meridian Dewanta Dado, menyatakan dukungan terhadap langkah Advokat Fransisco Bernando Bessi yang melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Ridwan Sujana Angsar, dan Koordinator Pidana Umum Kejati NTT, Noven Bulan, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemerasan terhadap seorang kontraktor asal Timor Tengah Utara (TTU), Hironimus Sonbai alias Roni.
Menurut Meridian, laporan yang diajukan ke KPK pada 25 Mei 2026 tersebut harus menjadi momentum penting dalam membongkar praktik-praktik dugaan pemerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pihak berperkara.
“Publik berharap laporan ini menjadi momentum pembenahan institusi penegakan hukum apabila dugaan tersebut nantinya terbukti secara sah dan meyakinkan,” tegas Meridian dalam keterangan resminya kepada media.
Kasus ini bermula dari perkara dugaan korupsi renovasi sekolah di Kupang Tahun Anggaran 2021 yang menyeret tiga terdakwa, yakni Roni, Didik, dan Hendro Ndolu, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang.
Dalam pledoi yang dibacakan pada 28 April 2026, Fransisco Bernando Bessi mengungkap dugaan adanya aliran dana kepada sejumlah oknum jaksa guna mengurus perkara tersebut. Salah satu nama yang disebut adalah Ridwan Sujana Angsar, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang.
Fransisco menyebut, kliennya telah menyerahkan uang sekitar Rp140 juta secara bertahap kepada Ridwan. Penyerahan pertama sebesar Rp50 juta disebut dilakukan langsung di Hotel Sasando, Kota Kupang. Selanjutnya, pembayaran kedua senilai Rp50 juta dilakukan melalui seseorang bernama Gusty Pisdon di wilayah Kelurahan Sikumana.
Dalam pertemuan berikutnya di Hotel Naka, Ridwan disebut menyampaikan bahwa uang yang diterimanya hanya Rp40 juta. Saat itu, Roni langsung menghubungi Gusty dan diketahui Rp10 juta diduga diberikan kepada jaksa lain bernama Benfrid Foeh.
Tak hanya itu, Fransisco juga mengungkap adanya permintaan uang tambahan sebesar Rp50 juta kepada terdakwa Didik dalam pertemuan di GOR Oepoi, Kupang. Karena Didik tidak memiliki dana, pembayaran disebut ditanggung Roni dan diserahkan melalui sopir pribadi Ridwan di gerbang Kejati NTT.
Nama Noven Bulan juga disebut dalam sidang pledoi. Ia diduga meminta uang sebesar Rp175 juta, dengan Rp25 juta di antaranya disebut dipakai untuk membayar saksi ahli dari politeknik.
Selain dugaan aliran dana kepada jaksa, Fransisco juga mengungkap adanya penyerahan uang sebesar Rp500 juta kepada Hendro Ndolu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp200 juta dan Rp300 juta.
Meridian menilai, KPK harus melakukan langkah-langkah luar biasa guna membuktikan dugaan pemerasan tersebut. Salah satu langkah yang didorong TPDI-NTT adalah pemeriksaan forensik digital terhadap dua unit telepon genggam milik Roni dan ayahnya yang sebelumnya telah diserahkan dalam pemeriksaan di Asisten Pengawasan Kejati NTT.
Menurutnya, pemeriksaan forensik digital dapat mengungkap riwayat komunikasi, percakapan, maupun kemungkinan data yang telah dihapus terkait dugaan permintaan uang oleh oknum jaksa.
“Pemeriksaan forensik digital terhadap handphone itu diyakini bisa menelusuri percakapan dan riwayat komunikasi yang relevan dengan dugaan pemerasan,” ujar Meridian.
Ia juga menilai keberanian Fransisco Bernando Bessi bersama kliennya untuk membongkar dugaan praktik tersebut patut diapresiasi. Meridian optimistis langkah hukum yang ditempuh akan menemukan titik terang, terlebih KPK belakangan dinilai cukup agresif dalam menangani dugaan penyimpangan yang melibatkan aparat penegak hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi maupun pihak-pihak yang disebut dalam laporan terkait dugaan tersebut.
(Severinus T. Laga)
About The Author
