KILONG, 5 NOVEMBER 2026 — Ada yang janggal di Desa Kilong! Proses seleksi panitia Pemilihan Kepala Desa justru diawali dengan penutupan informasi. Pengumuman pembukaan seleksi tak disebar secara terbuka, melainkan hanya ditempel di sudut-sudut terpencil dan pintu rumah warga tertentu. Informasi publik sengaja dipersulit diakses — siapa yang takut seluruh warga tahu?!
Ketua AMPG Pulau Taliabu, Farik Ibrahim, menuding ini bukan kebetulan. Pengumuman yang disembunyikan berbuah pada pendaftaran yang diduga diatur: mayoritas pendaftar justru aparat desa — Sekdes, Kaur, dan lingkaran dalam kekuasaan desa. Jika prosesnya benar-benar terbuka, mengapa warga biasa tak muncul dalam daftar pendaftar?
“Panitia ini hanya diisi orang-orang titipan mereka. Proses ini diduga sudah dirancang sedemikian rupa agar orang-orang dekat salah satu calon Kades duduk di posisi strategis sebelum seleksi dibuka!” tegas Farik dengan nada membara.
Dugaan semakin meluas: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Ruslan, disebut ikut mengarahkan komposisi panitia agar menguntungkan kelompok tertentu. Apakah ini bukan urusan warga Desa Kilong, melainkan permainan pihak di atas yang ingin menentukan pemenang sejak awal?!
Pilkades bukan milik segelintir orang. Panitia yang mengawal suara rakyat harus bersih, independen, dan dipilih melalui proses yang terbuka lebar. Jika pengumuman saja sengaja tidak dijangkau warga — keadilan pemilu pun patut dipertanyakan sejak hari pertama.
Panitia seleksi dan Kepala DPMD Ruslan wajib menjawab sekarang juga:
Mengapa informasi disembunyikan? Siapa yang membatasi akses warga? Dan siapa yang benar-benar menentukan siapa boleh duduk di panitia Pilkades Kilong?!
Rakyat tidak butuh panitia boneka. Rakyat butuh proses yang jujur. Jangan sampai Pilkades Kilong sudah dimenangkan sebelum suara pun dicoblos. Tim
About The Author
