Jakarta – Polemik seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional asal Sulawesi Selatan turut mendapat perhatian dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI). Organisasi tersebut menyatakan telah mengikuti perkembangan persoalan ini sejak awal melalui koordinasi dengan Pengurus Daerah (PD) Perhimpunan INTI Sulawesi Selatan dan Generasi Muda Indonesia Tionghoa (GEMA INTI).
Sekretaris Jenderal PP Perhimpunan INTI, Hardy Stefanus, mengatakan pihaknya mendorong agar seluruh tahapan seleksi dilakukan secara objektif, profesional, dan terbuka.
“Sejak awal kami telah berkomunikasi dengan berbagai pihak agar proses seleksi berlangsung secara adil, transparan, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesetaraan bagi seluruh anak bangsa,” ujar Hardy di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan hasil seleksi semata, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan, keberagaman, dan kesempatan yang setara bagi generasi muda Indonesia.
“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana nilai Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga. Setiap anak bangsa harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berprestasi tanpa memandang latar belakang,” katanya.
Sebagai bentuk kepedulian, PP Perhimpunan INTI melalui Sekretaris Jenderalnya telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk Ketua GEMA INTI, Ketua PC Perhimpunan INTI Gowa, serta salah seorang peserta seleksi bernama Cathlyn.
Dari hasil komunikasi tersebut, INTI memutuskan memberikan dukungan berupa beasiswa pendidikan jenjang sarjana (S1) kepada dua peserta, yakni Cathlyn Yvaine Lesmana dan Meivylicha Putri Aurelia Kamal.
Hardy menjelaskan, pemberian beasiswa tersebut merupakan bentuk dukungan moral agar para peserta tetap termotivasi dan tidak kehilangan semangat dalam meraih prestasi.
“Kami berharap pengalaman yang mereka hadapi saat ini tidak menjadi penghalang untuk terus maju. Sebaliknya, ini dapat menjadi motivasi untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi di masa depan,” ujarnya.
Meski memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, INTI tetap mengajak masyarakat menghormati kewenangan panitia seleksi dan lembaga yang berwenang. Namun, organisasi itu juga menilai bahwa keterbukaan informasi kepada publik perlu dijaga guna menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan masyarakat.
“Penjelasan yang proporsional dan transparan sangat penting agar publik memperoleh informasi yang utuh dan kepercayaan terhadap proses yang berjalan tetap terpelihara,” tutup Hardy. (zafa)
About The Author
