MALANG — Rencana pembangunan Jalan Tol Malang–Kepanjen terus didorong sebagai proyek strategis yang tidak hanya memperkuat konektivitas wilayah, tetapi juga membuka jalur baru menuju kawasan wisata dan pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur bagian selatan.
Jalan tol sepanjang sekitar 30–33 kilometer tersebut dirancang memiliki empat titik keluar atau exit tol, yakni di wilayah Pakisaji, Gondanglegi, Kromengan, dan Kepanjen. Jalur ini nantinya akan dikoneksikan dengan Jalur Lintas Selatan (JLS), termasuk poros Gondanglegi menuju Pantai Balekambang.
Konektivitas tersebut diharapkan mampu mempercepat akses masyarakat menuju kawasan Pantai Selatan sekaligus mendorong perkembangan sektor pariwisata, pendidikan, perdagangan, ekonomi masyarakat, dan distribusi logistik.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, S.T., M.T., saat ditemui media di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (24/8/2026), mengatakan saat ini pemerintah bersama kementerian tengah mendorong masuknya investor untuk merealisasikan proyek tersebut.
“Saat ini kementerian sedang menjaring investor, karena jalan tol itu bukan dari anggaran APBN, tetapi dari swasta dan KPBU. Nantinya badan usaha yang mendapatkan privilege tersebut bisa memperkuat potensi ekonomi baru bagi masyarakat sekitar jalan tol,” ujarnya.
Menurut Khairul, keberadaan jalan tol tidak semata-mata harus dilihat dari pendapatan tarif. Nilai strategisnya justru terletak pada dampak ekonomi yang muncul di sepanjang koridor jalan.
“Tidak hanya menghitung tarif jalan tolnya saja, tetapi kalau disesuaikan dengan nilai ekonomi yang ada di sekitar wilayah jalan tol, tentu punya nilai tambah,” katanya.
Proyek Tol Malang–Kepanjen diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp10 triliun hingga Rp10,7 triliun, di luar biaya pembebasan lahan. Pemerintah Kabupaten Malang juga telah menyampaikan skema konektivitas proyek tersebut kepada kementerian sebagai bagian dari upaya menarik minat investor.
Khairul menyebut kontrak pekerjaan perencanaan telah berjalan dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Selanjutnya, pembangunan fisik diharapkan dapat mulai memasuki tahap pelaksanaan pada 2027.
“Prinsipnya kita sudah memberikan sosialisasi kepada kementerian yang ingin berinvestasi dengan nilai investasi total mencapai Rp10 sampai Rp10,7 triliun. Kita sudah menunjukkan skema konektivitas dengan JLS yang nantinya akan menjadi nilai tambah jalan tol Malang,” jelasnya.
Menurut dia, konektivitas Tol Malang–Kepanjen dengan JLS akan menjadi salah satu faktor penting untuk menghidupkan potensi ekonomi Jawa Timur bagian selatan.
“Target kita meningkatkan potensi ekonomi Jawa bagian selatan itu bisa terjadi seperti yang kita harapkan,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Malang juga terus menyiapkan sejumlah jaringan jalan yang akan menjadi penghubung menuju JLS. Salah satu rencana strategis adalah pembangunan jalur Pagak menuju wilayah selatan hingga Pujiharjo.
“JLS ini direncanakan nyambung dengan Pagak ke arah utara sepanjang sekitar 35 kilometer. Semua jalur baru dan rutenya sudah ada,” ungkap Khairul.
Ia mengatakan, sesuai arahan Bupati Malang, koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Bappenas, terus dilakukan untuk memastikan pembangunan konektivitas tersebut berjalan sesuai rencana.
Untuk jalur Pagak, Kalipare, Donomulyo hingga Pujiharjo, pemerintah daerah sebelumnya mengajukan kebutuhan anggaran sekitar Rp125 miliar. Namun, realisasi anggaran dilakukan secara bertahap. Saat ini, pemerintah masih memprioritaskan pembangunan jalur Pagak yang terkoneksi dengan kawasan Sekolah Taruna Nusantara.
“Di sana kita juga sudah membangun jalan hotmix. Kalau memang anggaran Rp25 miliar itu tidak cukup, kita akan kolaborasikan dengan anggaran APBD,” ujarnya.
Sementara itu, pembangunan jalan Kalipare–Donomulyo sebelumnya diajukan sekitar Rp60 miliar, sedangkan untuk jalur menuju Pujiharjo diusulkan sekitar Rp10 miliar.
Khairul menjelaskan, seluruh pembangunan tersebut merupakan bagian dari empat poros jalan yang disiapkan menuju JLS. Salah satunya merupakan jalan provinsi menuju Sendang Biru di wilayah timur. Sementara jalur barat disebut telah tuntas.
“Jalan poros tengah Gondanglegi ke Balekambang dan Kepanjen–Donomulyo yang masih dalam proses,” katanya.
Ia juga menyebut pembangunan JLS di wilayah Blitar kini menyisakan sekitar lima kilometer. Dengan progres tersebut, ia optimistis ruas tersebut dapat segera rampung dan semakin memperkuat jaringan konektivitas kawasan selatan Jawa Timur.
Khairul berharap pembangunan Tol Malang–Kepanjen dapat direalisasikan dalam waktu satu hingga dua tahun setelah memasuki tahap konstruksi, tergantung skema dan kontrak pekerjaan yang ditetapkan.
“Pemerintah tentu sudah lebih maju dari sebelumnya karena sudah mau direview. Tinggal menunggu pelaksanaan proyek pada 2027,” ujarnya.
Jika seluruh jaringan tersebut terealisasi, Tol Malang–Kepanjen tidak hanya menjadi jalur alternatif menuju pusat kota, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk baru menuju kawasan selatan Kabupaten Malang. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan mampu memangkas jarak dan waktu tempuh, memperlancar distribusi barang, membuka akses investasi, serta menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.
Pada akhirnya, Tol Malang–Kepanjen dan JLS diharapkan menjadi satu kesatuan jaringan transportasi yang mampu membuka potensi besar kawasan selatan Jawa Timur dan menjadikannya sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru. (Hermin)
About The Author
