Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia untuk membahas penyusunan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantah. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menekankan pentingnya transformasi dengan pendekatan berbasis kewilayahan agar pelayanan publik semakin efektif.
“Bagaimana BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar tetap mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy dalam rapat daring, Senin (11/5/2026).
Saat ini, struktur organisasi Kantah masih menggunakan pendekatan tematik, yaitu pembagian seksi berdasarkan fungsi teknis layanan. Di antaranya Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Dalam tahap awal perumusan transformasi ini, Wamen Ossy menegaskan perlunya kajian mendalam agar perubahan OTK mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, tepat, dan responsif. Ia berharap Kantah dapat lebih adaptif terhadap dinamika wilayah tanpa mengabaikan aspek teknis.
“Persoalan di lapangan sering kali muncul dalam konteks wilayah tertentu. Misalnya kawasan yang berkembang pesat karena investasi, yang memunculkan kebutuhan sertipikasi, penataan ruang, hingga potensi sengketa. Pendekatan kewilayahan ini diharapkan memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelasnya.
Ia juga memaparkan sejumlah manfaat dari penerapan OTK berbasis kewilayahan, seperti penguatan pemahaman kondisi lapangan, perbaikan rentang kendali organisasi, peningkatan deteksi dini persoalan pertanahan, serta dukungan integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini bukan lagi pendekatan sektoral, tetapi harus menyeluruh. Setiap unsur organisasi perlu memahami wilayah kerja secara utuh,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi hingga ke tingkat daerah, termasuk penguatan spesialisasi kerja. Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antarfungsi dan rantai komando yang terstruktur dalam mendukung transformasi organisasi.
“Struktur organisasi kita menentukan jalannya pelayanan publik kepada masyarakat. Harapannya, kita dapat memberikan layanan terbaik dengan kualitas terjamin, sekaligus mengembangkan SDM yang mendukung hal tersebut,” pungkasnya.
(AR/FA)
About The Author
