Yogyakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kebijakan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila pemerintah membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang diselenggarakan Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/06/2026).
Di hadapan peserta yang mayoritas merupakan mahasiswa, Menteri Nusron menekankan bahwa seorang pejabat publik harus memiliki kesiapan menerima kritik sebagai bagian dari tanggung jawab dalam melayani kepentingan masyarakat.
«”Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya harus lebih baik maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujar Menteri Nusron.»
Dalam dialog yang digelar bertepatan dengan peringatan Bulan Pancasila tersebut, Menteri Nusron mengajak generasi muda menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat merupakan wujud nyata implementasi nilai-nilai Pancasila dalam proses penyusunan kebijakan publik.
«”Ini di Bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan sudah sesuai atau belum dengan Pancasila. Kalau belum, ayo kita koreksi bersama-sama, bagian mana yang belum sesuai dengan Pancasila,” lanjutnya.»
Kegiatan yang berlangsung pada Senin malam tersebut juga bertepatan dengan momentum Malam Tahun Baru Islam. Pada kesempatan itu, Menteri Nusron mengajak seluruh peserta menjadikan pergantian tahun sebagai momentum refleksi dan evaluasi diri agar senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik.
«”Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung,” tuturnya.»
Menurut Menteri Nusron, prinsip perbaikan berkelanjutan tidak hanya berlaku dalam kehidupan pribadi, tetapi juga harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap kebijakan perlu dievaluasi dan disempurnakan secara berkesinambungan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
«”Karena saya mau beruntung, maka kebijakan-kebijakan saya itu harus lebih baik,” tegas Menteri Nusron.»
Kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar turut menghadirkan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko. Dialog berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya dihentikan karena situasi di lokasi tidak lagi kondusif.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sepyo Achanto, beserta jajaran. (AR/FA)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
About The Author
