Kota Solok – Skandal Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Kota Solok kian menguap ke permukaan. Sejumlah dokumen dan fakta lapangan membuka indikasi kuat adanya rekayasa, penyelewengan, hingga penggelapan atas dana miliaran rupiah yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Kasus-kasus serupa sudah berkali-kali mencoreng daerah lain — dari Binjai dengan Rp1,2 miliar yang raib, hingga Purworejo yang diseret ke meja hijau akibat permufakatan jahat dalam proyek gedung. Pola penyalahgunaan dana DBH Sawit nyaris selalu sama: proyek fiktif, pembagian sisa uang proyek, hingga praktik suap dalam tender.
Ironisnya, di Kota Solok sendiri, kondisi jalan masih memprihatinkan. Jalur vital dari Kelurahan Laing menuju Balai Benih Ikan (BBI), akses ke Kantor Satlantas hingga SMK 3, rusak parah dan membahayakan keselamatan warga.
Namun di sisi lain, pada 2024 Kota Solok justru mendapat kucuran DBH Sawit dari pusat sebesar Rp6 miliar lebih. Dana segar ini seharusnya menjadi jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat, tetapi justru tenggelam dalam kabut ketidakjelasan.
Masyarakat menuding minimnya transparansi Pemko Solok. Lebih parah lagi, DPRD Kota Solok sebagai wakil rakyat justru mengaku tidak tahu-menahu soal alokasi dana jumbo ini.
“Sebagai anggota DPRD yang baru dilantik Agustus 2024 lalu, kami memang tidak mengetahui dengan pasti tentang proyek jalan dari DBH Sawit. Saat kami masuk, proyek itu sudah berjalan,” ujar Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, SE.MM, dalam audiensi bersama awak media.
Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar: bagaimana mungkin dana Rp6 miliar lebih bisa mengalir tanpa pernah dibahas di Banggar maupun Komisi DPRD? Lebih mencurigakan lagi, laporan resmi DPRD periode 2020–2024 juga tidak mencatat pembahasan anggaran tersebut. Ajaibnya, di dalam Buku Perda Perubahan 2024 justru muncul penggunaan dana DBH Sawit dengan nilai yang bahkan melebihi realisasi yang diterima.
Sumber lain menguatkan dugaan penyimpangan ini. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 menyebut adanya kejanggalan pada proyek Pembangunan Jalan Puncak Payo yang bersumber dari DBH Sawit. Fakta ini bahkan diakui pejabat Pemko dalam audiensi bersama Aliansi Wartawan Solok di ruang rapat DPRD.
Tim Investigasi menelusuri lebih jauh. Skandal jalan ini ternyata berawal sejak 2023, melalui SK Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3-447-2023 tentang penetapan lokasi pembangunan jalan menuju Puncak Bidadari Payo, Kelurahan Tanah Garam. Dalam SK tersebut, biaya pengadaan tanah dibebankan pada APBD Kota Solok melalui Dinas PUPR.
Namun, anehnya, pada 2024 proyek yang sama kembali dibiayai dari DBH Sawit sebesar Rp6 miliar lebih, dengan kontrak bertanggal 15 Juli 2024 melalui e-Katalog. Judul proyeknya: Pemeliharaan Jalan Tanah Garam–Payo hingga Kebun Sawit menuju Puncak Bidadari.
Skandal ini tidak berhenti pada dugaan korupsi. Ada pula upaya membungkam kritik dengan melabeli laporan media sebagai fitnah. Bahkan, seorang anggota DPRD disebut-sebut ikut jadi sasaran tudingan pejabat tinggi daerah. Pola klasik kriminalisasi terhadap wartawan ini justru semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang busuk disembunyikan.
Kini, surat resmi permintaan informasi publik terkait proyek DBH Sawit sudah dilayangkan InvestigasiNews melalui PPID Pemko Solok pada 26 Agustus 2025. Langkah ini ditempuh demi membuka borok anggaran yang diduga sarat manipulasi.
Polemik DBH Sawit Kota Solok jelas bukan sekadar “administrasi yang keliru”. Indikasi korupsi berjamaah mencuat, dan publik menunggu apakah aparat penegak hukum berani membongkar siapa saja yang bermain di balik proyek jalan Puncak Bidadari Payo ini.
Bersambung. (Bram)
About The Author
