Sumatera Barat — Ketika duka masih menyelimuti warga akibat bencana hidrometeorologi yang merusak sejumlah wilayah di Pasaman dan Pasaman Barat, aktivitas tambang emas ilegal justru semakin menggila. Di saat warga mengevakuasi keluarga dan harta benda, sebagian pihak lain justru sibuk mengeruk aliran sungai dengan alat berat.
Di Pasaman Barat, para penambang bahkan semakin berani. Sejumlah video yang menampilkan aktivitas tambang ilegal terang-terangan diunggah ke media sosial, seolah ingin menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang mampu menghentikan mereka.
Warga menilai keberanian itu bukan tanpa alasan. Ada dugaan para pelaku merasa aman karena mendapat “perlindungan” dari oknum aparat. Indikasi ini menguat karena aktivitas yang semestinya mudah terdeteksi justru berlangsung terbuka, tanpa hambatan berarti.
“Ada kesan aktivitas itu sudah direstui lewat koordinasi tertentu,” ujar seorang sumber warga Pasaman Barat.
Duka Warga, Panen Pelaku Tambang
Sementara warga masih membersihkan sisa banjir dan longsor, aktivitas pengerukan emas di Sungai Batang Kundur, Kecamatan Duo Koto, Pasaman, justru meningkat. Alat berat jenis excavator bekerja siang malam.
Seorang warga menyebut nama Ucah dan seorang pensiunan PNS berinisial Lhn sebagai pihak yang mengerahkan sejumlah excavator, tiga di antaranya dikendalikan langsung oleh Ucah.
“Mereka bekerja setiap hari, seolah tidak ada negara,” ujar warga tersebut pekan lalu.
LMR-RI: Pembiaran Terjadi, Penegakan Hukum Lemah
Komisariat LMR-RI Sumatera Barat, Sutan Hendy Alamsyah, menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak mungkin separah ini jika penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya.
“Masalahnya, rayuan koordinasi membuat oknum pejabat tertentu tutup mata,” tegasnya.
Ia mencontohkan Kabupaten Sijunjung, yang menurutnya setiap hari disesaki ratusan alat berat yang bekerja di sungai, area pertanian, hingga kawasan hutan tanpa pengawasan efektif.
Sutan juga menyebut dugaan pembiaran oleh oknum aparat di tingkat provinsi.
“Ada oknum petinggi APH yang diduga membiarkan. Ini bukan rahasia lagi di lapangan,” ujarnya.
Penertiban Hanya ‘Pengalihan’?
Ia menilai operasi penertiban yang kadang dilakukan di beberapa daerah, termasuk Solok Selatan, lebih terlihat sebagai langkah kosmetik dibanding pemberantasan sungguhan.
“Penertiban itu hanya menutup aktivitas yang lebih besar,” katanya.
Bahkan ia menyoroti dugaan aktivitas penambangan yang disebut-sebut berada di bawah koordinasi seorang tokoh olahraga di Sijunjung.
“Oknum ketua KONI saja tak tersentuh. Masyarakat tahu siapa mengatur apa,” ujarnya.
Lingkungan Rusak, Kepercayaan Publik Luruh
Di tengah bencana yang disebut dipicu kerusakan lingkungan jangka panjang, terus berlangsungnya tambang emas ilegal menjadi ironi yang menyesakkan. Warga menunggu langkah nyata aparat, tetapi yang muncul justru rangkaian dugaan pembiaran yang semakin memperburuk kepercayaan publik.
Sementara itu, kerusakan sungai dan hutan terus bertambah — dan para penambang ilegal tetap bekerja seolah berada di luar jangkauan hukum.
Oloan
About The Author
