Rantauprapat, Fokustkp.com – Dugaan penganiayaan terhadap Tommy Dahlan di Pos 2 PTPN IV Kebun Janji, Kabupaten Labuhanbatu, mulai membuka persoalan serius dalam sistem pengamanan perkebunan. Di tengah pengakuan korban yang menyebut dirinya dipukul menggunakan selang, muncul bantahan dari pihak Humas PTPN yang mengklaim tidak terjadi pemukulan berdasarkan keterangan seorang personel BKO.
Namun, ada satu fakta yang justru menimbulkan tanda tanya besar: dari delapan personel BKO yang disebut bertugas, baru satu orang yang dimintai keterangan oleh pihak perusahaan.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: bagaimana mungkin pihak perusahaan bisa menyimpulkan tidak terjadi pemukulan jika pemeriksaan internal baru dilakukan terhadap satu dari delapan personel yang bertugas?
Apakah tujuh personel lainnya tidak mengetahui kejadian? Apakah mereka tidak berada di lokasi? Atau justru belum dimintai keterangan?
Di sinilah persoalan tersebut harus dibuka secara terang. Sebab, bantahan sepihak tidak boleh menggantikan proses pencarian fakta.
Kini, dugaan penganiayaan itu telah resmi dilaporkan ke Polres Labuhanbatu. Aparat kepolisian dituntut tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi harus mengungkap secara menyeluruh siapa yang bertanggung jawab apabila dugaan kekerasan tersebut terbukti.
Kanit Pidum Polres Labuhanbatu saat dikonfirmasi wartawan Fokustkp.com melalui pesan WhatsApp membenarkan bahwa laporan dugaan penganiayaan terhadap Tommy Dahlan telah diterima.
“Waalaikumsalam Pak Ros, laporan tersebut sudah kami terima dan akan kami tindak lanjuti sesuai dengan prosedur,” demikian jawaban Kanit Pidum.
Adapun identitas laporan tersebut:
– Nomor STTLP: STTLP/B/1571/XI/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA.
– Nomor Laporan Polisi: LPB/1571/XI/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA.
Penerimaan laporan ini menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengungkap perkara secara objektif.
Namun, masyarakat tentu tidak cukup hanya mendengar bahwa laporan telah diterima. Publik membutuhkan kepastian bahwa seluruh pihak yang diduga mengetahui atau terlibat akan diperiksa, termasuk personel pengamanan yang bertugas di Pos 2.
Kuasa hukum Tommy Dahlan dari Kantor Hukum Wira Loh Partners, Wira, mengungkapkan bahwa kliennya merupakan korban dugaan penganiayaan.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada kuasa hukum, Tommy Dahlan mengaku mengalami pemukulan menggunakan selang. Bahkan, korban disebut mengalami perlakuan berupa disuruh nungging di Pos 2.
Kuasa hukum juga menyebut nama Heri dan A’an sebagai pihak yang diduga terlibat berdasarkan keterangan korban dan saksi.
Tak berhenti di situ, pihak kuasa hukum menyampaikan adanya barang bukti berupa pipa atau selang air berwarna biru yang menurut keterangannya ditemukan petugas kepolisian ketika turun ke lokasi PTPN IV Kebun Janji.
Jika benar barang tersebut ditemukan di lokasi, penyidik perlu memastikan apakah telah dilakukan penyitaan atau pengamanan sesuai prosedur, pemeriksaan forensik bila diperlukan, serta pengujian keterkaitannya dengan keterangan korban.
Keterangan korban, saksi, kondisi fisik, hasil pemeriksaan medis, dan barang bukti harus diuji secara bersamaan.
Sebab, perkara dugaan penganiayaan tidak boleh diputuskan hanya berdasarkan pengakuan satu pihak, apalagi disimpulkan selesai melalui bantahan internal perusahaan.
Pernyataan Humas PTPN bernama Jainan justru memunculkan pertanyaan lebih jauh.
Dalam wawancara dengan wartawan, Jainan menyatakan bahwa berdasarkan keterangan seorang personel BKO yang telah dimintai penjelasan, tidak ada pemukulan.
“Kalau dari keterangannya tidak ada,” ujar Jainan.
Tetapi, ketika ditanya mengenai delapan personel BKO yang bertugas, Jainan mengakui bahwa baru satu orang yang dimintai keterangan.
Bagaimana perusahaan dapat menyampaikan bantahan berdasarkan pemeriksaan yang belum menyeluruh? Mengapa tujuh personel lainnya belum dimintai keterangan? Apakah seluruh catatan piket dan aktivitas pengamanan sudah diperiksa?
Apabila memang perusahaan ingin memastikan tidak terjadi pelanggaran, langkah paling masuk akal adalah memeriksa seluruh personel yang bertugas, bukan hanya mengandalkan keterangan satu orang.
Jainan juga menyampaikan bahwa pengawasan personel BKO berada di bawah koordinator atau kepala pengamanan. Namun, ketika ditanya siapa pejabat yang bertanggung jawab, ia menyatakan masih akan menanyakannya terlebih dahulu.
Pihak Humas juga menyebut akan mendalami informasi lebih lanjut.
Dengan demikian, masih terdapat sejumlah hal yang belum terjawab, mulai dari identitas penanggung jawab pengamanan hingga hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap personel yang bertugas.
Jangan sampai pemeriksaan internal justru menjadi ruang untuk membangun kesimpulan sebelum seluruh fakta terungkap.
Dalam keterangannya, Humas PTPN menyebut persoalan awal berkaitan dengan dugaan pencurian di lingkungan perkebunan.
Namun, dua persoalan ini tidak boleh dicampuradukkan.
Dugaan pencurian merupakan satu persoalan hukum. Sementara dugaan penganiayaan merupakan persoalan hukum yang berbeda dan harus diperiksa secara tersendiri.
Jika Tommy Dahlan diduga melakukan pencurian, pihak perusahaan memiliki hak untuk melaporkan dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.
Sebaliknya, apabila terdapat dugaan tindakan kekerasan terhadap dirinya, laporan tersebut juga wajib diproses tanpa diskriminasi.
Tidak ada alasan pembenaran untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.
Seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tetap memiliki hak atas perlindungan hukum dan perlakuan yang manusiawi.
Karena itu, penyidik harus mengungkap apakah benar terjadi pemukulan, siapa yang melakukannya, bagaimana kronologinya, dan apakah tindakan tersebut dilakukan atas perintah atau inisiatif individu.
Persoalan berikutnya mengarah pada mekanisme pengawasan personel BKO di lingkungan PTPN IV Kebun Janji.
Humas menyebut terdapat koordinator atau kepala pengamanan yang bertanggung jawab mengawasi personel BKO. Namun, identitas pejabat tersebut belum dijelaskan kepada wartawan.
Manajemen PTPN IV Regional I tidak sepatutnya membiarkan pertanyaan ini menggantung.
Ada sejumlah hal yang harus dijelaskan secara terbuka:
1. Siapa koordinator atau kepala pengamanan yang bertanggung jawab terhadap personel BKO di Kebun Janji?
2. Siapa saja delapan personel yang bertugas pada hari kejadian?
3. Apakah tersedia daftar piket, pembagian tugas, dan catatan aktivitas di Pos 2?
4. Apakah seluruh personel BKO akan diperiksa secara internal?
5. Apakah terdapat rekaman CCTV atau dokumentasi lain di sekitar lokasi?
6. Apakah perusahaan telah membuat laporan kejadian dan melakukan evaluasi pengamanan?
7. Jika dugaan penganiayaan terbukti melibatkan personel BKO, tindakan apa yang akan diambil manajemen?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu. Melainkan untuk memastikan bahwa sistem pengamanan perusahaan berjalan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan kekuasaan di lapangan.
Kini, bola berada di tangan penyidik Polres Labuhanbatu.
Jangan sampai perkara ini hanya berhenti pada perbedaan keterangan antara korban dan Humas perusahaan.
Penyidik perlu mengambil langkah konkret dengan:
– Memeriksa Tommy Dahlan secara menyeluruh mengenai kronologi kejadian.
– Memeriksa saksi-saksi yang berada di lokasi.
– Memanggil dan meminta keterangan seluruh personel BKO yang bertugas.
– Memeriksa Heri dan A’an sesuai kapasitas serta keterkaitan yang disebut dalam keterangan korban dan saksi.
– Menelusuri keberadaan dan status barang bukti selang atau pipa berwarna biru.
– Memeriksa hasil visum atau rekam medis apabila tersedia.
– Menelusuri daftar piket, laporan pengamanan, serta rekaman CCTV jika ada.
– Mengungkap apakah terdapat pihak yang memberi perintah atau mengetahui dugaan tindakan tersebut.
Penyidik juga perlu memastikan apakah prosedur pengamanan terhadap Tommy Dahlan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Apabila ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum.
Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang bekerja dalam lingkungan perusahaan besar atau berada dalam satuan pengamanan.
Manajemen PTPN IV Regional I juga perlu menunjukkan sikap terbuka dan bertanggung jawab.
Perusahaan harus memberikan klarifikasi menyeluruh, bukan sekadar menyampaikan bantahan berdasarkan keterangan satu personel.
Apabila perusahaan yakin tidak terjadi pemukulan, buktikan melalui pemeriksaan internal yang objektif, transparan, dan menjangkau seluruh personel yang bertugas.
Sebaliknya, jika ditemukan indikasi pelanggaran oleh personel pengamanan, perusahaan harus mengambil tindakan sesuai kewenangannya serta mendukung proses hukum yang berjalan.
Sebab, fungsi pengamanan perkebunan adalah menjaga aset dan ketertiban, bukan menjadi ruang bagi tindakan sewenang-wenang terhadap siapa pun.
Kasus Tommy Dahlan kini menyisakan pertanyaan yang tidak boleh dibiarkan menguap.
Korban mengaku dipukul menggunakan selang. Kuasa hukum menyebut adanya barang bukti. Humas PTPN membantah berdasarkan keterangan satu personel, sementara tujuh personel BKO lainnya disebut belum dimintai keterangan.
Di tengah perbedaan tersebut, satu hal harus menjadi pegangan: fakta harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan transparan.
Fokustkp.com akan terus menelusuri perkembangan perkara ini, meminta klarifikasi lanjutan dari Polres Labuhanbatu, manajemen PTPN IV Regional I, serta pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.
Hak jawab dan klarifikasi seluruh pihak tetap terbuka untuk dimuat secara proporsional.
JANGAN BIARKAN BANTAHAN INTERNAL MENGALAHKAN PROSES PEMBUKTIAN. JANGAN BIARKAN DUGAAN PENCURIAN MENUTUP DUGAAN PENGANIAYAAN. DELAPAN PERSONEL HARUS DITELUSURI, BUKAN HANYA SATU YANG DIMINTAI KETERANGAN.
Publik tidak membutuhkan pembelaan sepihak. Publik membutuhkan kebenaran.
Hukum Harus Tajam Kepada Siapa Pun Yang Terbukti Bersalah, Tanpa Memandang Jabatan, Seragam, Atau Kekuatan Di Belakangnya!
(ROS)
RANTAUPRAPAT, 10 NOVEMBER 2026
About The Author
