Tanah Datar – Ratusan warga Batusangkar menandatangani komitemen bersama penolakan terhadap praktik Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam rangkaian Deklarasi Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan seluruh masyrakat Tanah Datar menolak keras LGBT, Narkoba dan penyakit lainnya di Lapangan Cindua Mato Batusangkar Minggu, (5/7/2026).
Penandatanganan komitmen bersama yang di inisiasi Kapolres Tanah Datar tersebut menjadi bentuk dukungan bersama terhadap upaya menjaga nilai-nilai adat, budaya, dan agama di Kabupaten Tanah Datar .
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, mengapresiasi inisiatif Polres Tanah Datar yang telah menggagas Deklarasi Anti LGBT, Narkoba dan penyakit lainnya sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menjaga generasi masyarakat Tanah Datar.
Wabup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah berbagai penyakit masyarakat, seperti penyalahgunaan narkoba maupun perilaku lain yang dinilai bertentangan dengan norma agama, adat, dan budaya yang berlaku di Tanah Datar.
“Kita di Luhak Nan Tuo memiliki falsafah falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga generasi muda agar tidak terjerumus pada perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut,” ujarnya.
Wakil Bupati juga mengajak seluruh masyarakat agar lebih peduli terhadap pembinaan keluarga dan pengawasan terhadap anak-anak sebagai langkah pencegahan sejak dini.
Sementara itu, Kapolres Tanah Datar, AKBP Dr. Nur Ichsan Dwi Septiyanto, S.H., S.I.K., M.I.K, menegaskan bahwa deklarasi tersebut merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kondusivitas daerah.
“Hari ini kami mengajak seluruh masyarakat Tanah Datar untuk bersama-sama memerangi berbagai penyakit masyarakat melalui langkah-langkah pencegahan, pembinaan, dan pengawasan di lingkungan masing-masing,” katanya.
Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menegaskan DPRD mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dan Forkopimda dalam penanganan berbagai penyakit masyarakat.
Ia mengajak masyarakat, orang tua, tenaga pendidik, serta seluruh pihak untuk meningkatkan pengawasan terhadap generasi muda serta segera melaporkan apabila terdapat dugaan indikasi yang menyangkut LGBT.
Selain itu, ia mendorong penguatan pembinaan keluarga, pendidikan karakter, serta membuka peluang penyediaan layanan konseling dan pendampingan psikologis sebagai bagian dari upaya preventif pemerintah daerah.
“Kedepan kami dari pemerintah daerah akan menyiapkan psikolog khusus untuk penyakit masyarakat ini,” kata Anton.
Dikesempatan yanag sama, Ketua MUI Tanah Datar, Yendri Junaidi, mengatakan bahwa ulama bersama Pemerintah Daerah dan Forkopimda telah melakukan berbagai langkah pencegahan, termasuk mendorong lahirnya regulasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, seluruh unsur masyarakat akan dilibatkan dalam upaya pembinaan dan sosialisasi di lokasi-lokasi yang dinilai berpotensi menjadi tempat munculnya berbagai penyakit masyarakat.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian. Pembinaan harus dilakukan bersama demi menjaga nilai-nilai agama, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat,” katanya.
Ketua LKAAM Tanah Datar, Aresno Dt. Andomo, menyampaikan bahwa para tokoh adat sejak lama telah berkomitmen menjaga anak kemenakan dari berbagai pengaruh negatif melalui penguatan peran kaum dan suku.
Ia mengapresiasi gerakan “Kembali ka Surau” yang diinisiasi Kapolres Tanah Datar karena dinilai sejalan dengan upaya memperkuat pendidikan karakter generasi muda.
“Alhamdulillah, saat ini hampir seluruh nagari mulai mengaktifkan kembali rapat suku dan rapat kaum untuk memberikan pendidikan, pembinaan, dan arahan kepada anak kemenakan,” ujarnya. (Aenul)
About The Author
