Banner iklan Muba

Tersengat Listrik Saat Bekerja Di Dapur SPPG Salayo Tanang, Nasib Alyas Terkatung-katung

More articles

Kedua Kaki Masih Lemah dan Kesemutan, Keluarga Mengaku Berjuang Mengupayakan Pengobatan. Di Mana Tanggung Jawab Pengelola?

Kabupaten Solok – Ketika tenaga seorang pekerja dibutuhkan, ia hadir untuk menjalankan tugas. Namun, ketika musibah datang saat bekerja, siapa yang berdiri paling depan untuk memastikan keselamatan, pengobatan, dan masa depannya? Pertanyaan inilah yang kini mengemuka dari peristiwa kecelakaan kerja yang dialami Alyas, pekerja di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Salayo Tanang, Kabupaten Solok.

Alyas bukan sekadar pekerja yang mengalami kecelakaan. Ia adalah seorang manusia yang memiliki keluarga, tanggungan, dan masa depan. Namun, setelah tersengat aliran listrik ketika melakukan pekerjaan perbaikan pada Mei 2026, kehidupannya berubah. Luka akibat sengatan listrik itu disebut masih menyisakan keluhan hingga sekarang. Kedua kakinya dikabarkan masih terasa lemah dan kerap mengalami kesemutan.

Ironisnya, persoalan yang muncul bukan hanya menyangkut kondisi kesehatan korban, tetapi juga bagaimana tanggung jawab terhadap dirinya setelah kecelakaan terjadi. Berdasarkan keterangan Alyas dan keluarganya, bantuan pengobatan dari pihak dapur SPPG yang diterima ketika korban dibawa ke rumah sakit diduga hanya sebesar Rp500 ribu.

Angka tersebut kini menjadi salah satu hal yang dipertanyakan keluarga. Bukan semata-mata soal besar atau kecilnya bantuan, melainkan tentang kepastian siapa yang bertanggung jawab ketika seorang pekerja mengalami kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan.

Sebab, kecelakaan kerja bukan persoalan yang selesai hanya dengan membawa korban ke rumah sakit atau memberikan bantuan sesaat. Ada biaya pengobatan, pemeriksaan lanjutan, pemulihan fisik, hingga kemungkinan terganggunya kemampuan korban untuk kembali bekerja. Semua itu membutuhkan perhatian dan kepastian penanganan.

Lantas, setelah Alyas mengalami musibah, bagaimana kelanjutan tanggung jawab pihak pengelola? Apakah ada pendampingan pengobatan? Apakah kondisi korban terus dipantau? Ataukah setelah pertolongan awal diberikan, keluarga harus berjuang sendiri menghadapi berbagai kebutuhan pemulihan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung. Apalagi, berdasarkan keterangan keluarga, persoalan pengobatan Alyas disebut turut diwarnai kendala ketika mereka berupaya menggunakan BPJS Kesehatan.

Istri Alyas diketahui bekerja sebagai tenaga outsourcing atau petugas kebersihan (OB) di rumah sakit tempat suaminya menjalani perawatan. Dalam kondisi suaminya membutuhkan pengobatan, sang istri justru disebut harus mencari jalan sendiri, bahkan menghubungi sejumlah kenalan agar Alyas bisa mendapatkan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

Bayangkan beban yang harus ditanggung keluarga tersebut. Suami mengalami kecelakaan, kedua kaki masih dikeluhkan, sementara istri harus berusaha mencari kepastian pelayanan kesehatan. Di tengah kondisi seperti itu, keluarga membutuhkan kejelasan, bukan ketidakpastian yang semakin menambah beban.

Persoalan ini semakin penting untuk dibuka secara terang karena Alyas menyebut dirinya juga bekerja di dapur SPPG Batu Gadang. Menurut keterangannya, pekerjaan di kedua dapur tersebut dilakukan secara bergantian sesuai kebutuhan atau permintaan masing-masing pihak.

Alyas juga menyampaikan dugaan adanya keterkaitan kepemilikan dapur SPPG tersebut dengan nama istri Bupati Solok. Keterangan ini masih merupakan pernyataan korban dan belum terverifikasi secara independen. Karena itu, pihak-pihak yang disebut perlu diberikan ruang untuk menjelaskan dan mengklarifikasi informasi tersebut.

Namun, terlepas dari siapa pemilik, pengelola, maupun pihak yang memiliki hubungan dengan operasional dapur, persoalan keselamatan pekerja tidak boleh dikaburkan. Jangan sampai persoalan hubungan kerja dan pengelolaan justru membuat tanggung jawab terhadap korban menjadi tidak jelas.

Di tengah kondisi tersebut, sejumlah ibu-ibu Dharma Wanita Kabupaten Solok diketahui datang menjenguk Alyas di rumah sakit. Kehadiran mereka tentu menjadi perhatian dan dukungan moral bagi korban serta keluarganya. Tetapi, publik tentu berharap kepedulian tidak berhenti pada kunjungan dan dokumentasi semata.

Sebab, persoalan yang dihadapi Alyas bukan hanya membutuhkan simpati, melainkan juga kepastian penanganan. Kunjungan menjenguk merupakan tindakan kemanusiaan, tetapi memastikan korban mendapatkan pendampingan dan kejelasan pengobatan merupakan hal yang tidak kalah penting.

Di sinilah persoalan ini harus dilihat secara lebih luas. Program pelayanan pemenuhan gizi yang dijalankan melalui dapur SPPG tentu membutuhkan banyak tenaga kerja. Akan tetapi, keberhasilan operasional sebuah program tidak semestinya hanya diukur dari kegiatan yang berjalan, melainkan juga dari bagaimana keselamatan dan hak orang-orang yang bekerja di dalamnya diperhatikan.

Pekerja bukan alat produksi yang hanya dihitung ketika tenaganya dibutuhkan. Mereka memiliki hak atas perlindungan keselamatan kerja. Ketika kecelakaan terjadi, harus ada kejelasan mengenai kronologi, penanganan, jaminan sosial, dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pengelola SPPG Salayo Tanang perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai kecelakaan yang dialami Alyas. Begitu pula pengelola SPPG Batu Gadang perlu mengklarifikasi keterangan korban mengenai pola pekerjaan di kedua dapur tersebut.

Publik juga berhak mengetahui bagaimana bantuan Rp500 ribu itu diberikan, apakah terdapat bantuan lanjutan, bagaimana status perlindungan jaminan sosial korban, serta langkah konkret yang telah dan akan dilakukan untuk membantu proses pemulihannya.

Jangan sampai seorang pekerja yang mengalami kecelakaan justru harus menghabiskan tenaga dan pikirannya untuk memperjuangkan hak serta pengobatan sendiri. Jangan sampai keluarga yang sedang menghadapi musibah malah dibebani ketidakjelasan tanggung jawab.

Persoalan Alyas harus menjadi perhatian serius, bukan untuk menghakimi pihak tertentu sebelum seluruh fakta terungkap, melainkan untuk memastikan bahwa keselamatan manusia tidak ditempatkan di urutan belakang.

Hingga berita ini ditayang media ini masih menunggu tanggapan dari pengelola SPPG Salayo Tanang, SPPG Batu Gadang, serta pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

RN

 

About The Author

spot_img

Latest