Tulang Bawang Barat – Keresahan masyarakat Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, semakin meningkat menyusul persoalan lahan seluas 150 hektare yang telah berlangsung bertahun-tahun dan kini kembali memanas.
Masyarakat setempat secara resmi mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Kapolda Lampung melalui Irwasda Polda Lampung. Permohonan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 23 November 2026 yang ditandatangani Chandra Hartono selaku perwakilan masyarakat Tiyuh Penumangan.
Dalam surat tersebut, masyarakat mengungkapkan keresahan akibat tindakan yang dipersoalkan warga dari pihak kuasa hukum PT Huma Indah Mekar (PT HIM), Dr. Sumarsih, S.H., M.H., dan kawan-kawan.
Warga menyebut pihak kuasa hukum PT HIM diduga memaksakan kehendak, baik secara lisan maupun melalui surat somasi pertama dan kedua, terkait rencana pembongkaran bangunan rumah milik masyarakat beserta tanaman tumbuh yang berada di atas lahan yang diklaim masyarakat sebagai hak mereka berdasarkan sejumlah putusan pengadilan.
Tidak hanya itu, masyarakat juga menyoroti tindakan penutupan empat akses jalan yang disebut telah mulai dilakukan pihak PT HIM.
Empat akses tersebut terdiri dari dua jalan umum yang menurut masyarakat telah ada sebelum keberadaan PT HIM dan dua Jalan Usaha Tani (JUT) yang selama ini menjadi akses masyarakat menuju ladang dan persawahan.
Warga menegaskan bahwa jalan-jalan tersebut bukan hanya digunakan untuk menuju objek perkara perdata, melainkan juga merupakan akses umum yang menunjang aktivitas kehidupan dan perekonomian masyarakat.
Lebih memprihatinkan, masyarakat mengaku kini tidak leluasa menjalankan aktivitas sehari-hari. Warga harus berjaga dan berkumpul untuk menjaga rumah, tanaman, kebun, serta hewan peliharaan atau ternak karena khawatir terjadi pembongkaran maupun pengosongan paksa sebagaimana yang mereka takutkan dari tindakan pihak kuasa hukum PT HIM bersama kelompoknya.
Akibat kondisi tersebut, masyarakat mengaku harus memusatkan perhatian untuk menjaga tempat tinggal dan aset mereka, sehingga aktivitas berladang, berkebun, bertani, dan kegiatan ekonomi lainnya ikut terganggu.
Berpegang pada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam surat permohonan kepada Kapolda Lampung, masyarakat memaparkan bahwa dasar hukum kepemilikan dan penguasaan tanah seluas 150 hektare beserta tanaman tumbuh di atasnya merujuk pada sejumlah putusan pengadilan.
Putusan tersebut antara lain Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl tanggal 30 Maret 2008, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 07/Pdt/2009/PT.TK tanggal 11 Mei 2009, juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3054 K/PDT/2010 tanggal 30 Maret 2010.
Terhadap putusan tersebut, PT HIM sebagai pihak yang kalah disebut telah menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).
Namun, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK/PDT/2012 tanggal 28 Februari 2013, Mahkamah Agung RI menolak permohonan PK yang diajukan PT HIM.
Atas dasar itu, masyarakat menegaskan bahwa putusan yang memenangkan pihak mereka telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi dasar tuntutan kepastian hukum atas tanah seluas 150 hektare tersebut.
Kesepakatan Kompensasi Rp2 Miliar dan Persoalan Pembayaran Rp7,5 Miliar
Chandra Hartono juga memaparkan kronologi kesepakatan antara PT HIM dengan masyarakat setelah keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung.
Menurut masyarakat, sekitar satu tahun setelah putusan kasasi berkekuatan hukum tetap, PT HIM meminta masyarakat selaku pihak yang memenangkan perkara agar tidak terlebih dahulu mengelola objek putusan perkara perdata berupa tanah hibah seluas 150 hektare beserta tanaman tumbuh di atasnya.
PT HIM juga meminta agar permohonan eksekusi ditunda dengan alasan akan menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali.
Dalam kesepakatan tersebut, PT HIM disebut berjanji bahwa setelah putusan PK keluar, persoalan akan dimusyawarahkan kembali dan masyarakat akan diberikan uang kompensasi sebesar Rp2 miliar. Masyarakat diminta bersabar menunggu putusan PK.
Namun, menurut masyarakat, PT HIM tidak menjalankan komitmen sebagaimana kesepakatan tersebut.
Masyarakat menduga PT HIM menahan atau tidak menyampaikan putusan PK kepada Pengadilan Negeri Menggala selaku pengadilan pengaju karena amar putusan PK justru menolak permohonan PT HIM.
Persoalan kemudian semakin berkembang ketika PT HIM disebut memberikan uang sebesar Rp7,5 miliar kepada pihak lain, yakni Tim 31, bukan kepada Tim 13 yang menurut masyarakat merupakan pihak yang sebelumnya membuat kesepakatan dengan PT HIM atas nama Pahlevi Pangerang.
Tim 13 menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan maupun kuasa kepada Tim 31 untuk menerima atau mencairkan pembayaran sebesar Rp7,5 miliar tersebut.
Karena merasa dirugikan, Tim 13 kemudian mengajukan keberatan dan melaporkan persoalan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta melaporkan dugaan tindak pidana ke Polda Lampung.
Perdamaian Rp7,5 Miliar Disebut Dibatalkan Pengadilan
Masyarakat menjelaskan bahwa setelah adanya keberatan dan laporan dari Tim 13, Ketua Pengadilan Negeri Menggala membatalkan perdamaian di Pengadilan Negeri Menggala terkait uang Rp7,5 miliar tersebut.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara lengkap turut memfasilitasi penyelesaian persoalan melalui rapat pada 28 Oktober 2014.
Berdasarkan notulen rapat tersebut, yang disebut dihadiri para pihak di hadapan Forkopimda secara lengkap, masyarakat menyatakan bahwa substansinya pada pokoknya menegaskan status tanah hibah seluas 150 hektare melekat sebagai milik Tim 13, sedangkan pelaksanaan eksekusi menunggu putusan Peninjauan Kembali (PK).
Tidak berhenti di situ, masyarakat juga menyampaikan bahwa laporan dugaan tindak pidana terkait pihak-pihak yang menerima uang Rp7,5 miliar telah ditindaklanjuti penyidik Polda Lampung.
Dalam surat permohonan tersebut, masyarakat menyebut penyidik Polda Lampung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Gugatan Wanprestasi PT HIM Tidak Mengabulkan Tuntutan atas Tanah 150 Hektare
Masyarakat juga menjelaskan bahwa PT HIM telah menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan wanprestasi terkait persoalan uang Rp2 miliar dan Rp7,5 miliar.
Perkara tersebut telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Mgl tanggal 16 Agustus 2016 dan disebut telah berkekuatan hukum tetap.
Menurut masyarakat, amar putusan tersebut hanya menyatakan sah perjanjian-perjanjian yang menjadi objek gugatan dan tidak memuat penghukuman terhadap masyarakat sebagaimana yang dimohonkan PT HIM.
Masyarakat secara khusus menegaskan bahwa sejumlah permohonan PT HIM telah ditolak oleh majelis hakim, yaitu:
1. Permohonan agar dinyatakan sah menurut hukum bahwa tanah seluas 150 hektare merupakan milik PT HIM.
2. Permohonan agar masyarakat selaku tergugat menyerahkan tanah beserta tanaman tumbuh di atasnya.
3. Permohonan pembatalan permohonan eksekusi.
4. Permohonan agar masyarakat membayar ganti rugi.
Dengan demikian, masyarakat berpandangan bahwa perkara wanprestasi tersebut merupakan perkara yang berbeda dengan perkara perdata sebelumnya mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah seluas 150 hektare.
Sudah Mengadu kepada Presiden dan Komnas HAM
Upaya masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas pelaksanaan eksekusi juga telah ditempuh melalui pemerintah pusat dan lembaga negara.
Masyarakat menyebut telah melaporkan persoalan tertundanya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Presiden Republik Indonesia.
Melalui Kementerian Sekretariat Negara, Presiden kemudian merekomendasikan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI agar memastikan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang memenangkan masyarakat.
Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat Nomor B-40/Kemensetneg/D-1-HKm/MK.06.02.03.2017 tertanggal 7 Maret 2017.
Selain itu, masyarakat juga telah mengadukan persoalan tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI.
Komnas HAM kemudian mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang pada pokoknya meminta agar dilakukan pengawasan dan dipastikan pelaksanaan eksekusi.
Surat tersebut bernomor 278/K/PMT/II/2017 tertanggal 6 Februari 2017.
Pernah Audiensi dengan Kapolda Lampung pada 2017
Chandra Hartono juga mengungkapkan bahwa pada 2017 perwakilan masyarakat pernah melakukan audiensi dengan Kapolda Lampung yang saat itu dijabat Irjen Pol. Drs. Sujarno.
Audiensi tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan mengenai kedudukan hukum tanah seluas 150 hektare yang telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sementara terdapat pula gugatan wanprestasi yang juga telah berkekuatan hukum tetap.
Menurut Chandra, dalam audiensi yang dihadiri pejabat utama (PJU) Polda Lampung tersebut, Kapolda saat itu memberikan penjelasan secara tegas bahwa tanah beserta tanaman tumbuh merupakan milik masyarakat, sedangkan gugatan wanprestasi merupakan perkara yang berbeda.
Kapolda saat itu juga disebut berjanji akan membantu mendorong agar pengadilan segera melaksanakan eksekusi pengosongan bangunan PT HIM yang berdiri di atas tanah masyarakat.
Masyarakat juga menyampaikan bahwa mereka telah meminta pendapat ahli hukum perdata dan memperoleh pendapat yang pada pokoknya sejalan dengan penjelasan yang pernah disampaikan Kapolda Lampung saat itu.
Chandra Hartono: Masyarakat Tidak Bisa Beraktivitas Normal, Kami Butuh Perlindungan Negara
Chandra Hartono menegaskan bahwa kondisi masyarakat saat ini semakin memprihatinkan. Warga yang seharusnya dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, mengelola lahan pertanian, berkebun, dan mencari nafkah, justru harus berkumpul untuk menjaga rumah serta aset yang mereka miliki.
“Kami mewakili masyarakat Tiyuh Penumangan memohon perlindungan hukum kepada Bapak Kapolda Lampung. Saat ini masyarakat merasa resah dan tidak bisa beraktivitas secara normal. Warga harus menjaga rumah, tanaman, kebun, ladang, bahkan hewan ternak karena khawatir terjadi pembongkaran dan pengosongan paksa,” ungkap Chandra Hartono. Minggu (22/11/2026)
Ia menegaskan, masyarakat tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi konflik terbuka yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kami tidak ingin masyarakat terus-menerus berada dalam situasi ketakutan. Bayangkan, masyarakat yang seharusnya bekerja di ladang dan sawah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sekarang harus berkumpul dan berjaga menjaga rumah serta harta benda mereka. Ini tentu sangat mengganggu kehidupan dan perekonomian warga,” tegasnya.
Chandra juga meminta agar aparat kepolisian memberikan jaminan keamanan dan memastikan tidak terjadi tindakan sepihak yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.
“Kami memohon perlindungan dan jaminan rasa aman kepada Bapak Kapolda Lampung. Jangan sampai masyarakat yang sedang memperjuangkan hak berdasarkan putusan pengadilan justru merasa terancam di tempat tinggalnya sendiri,” ujarnya.
Minta Kapolda Rekomendasikan Mediasi dan Pembukaan Empat Akses Jalan
Selain perlindungan hukum, masyarakat secara khusus meminta Kapolda Lampung berkenan merekomendasikan kepada Kapolres Tulang Bawang Barat untuk memfasilitasi mediasi dengan pihak PT HIM.
Mediasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan agar empat akses jalan yang telah ditutup atau dipasangi portal dapat dibuka kembali.
“Kami memohon kepada Bapak Kapolda Lampung agar berkenan merekomendasikan kepada Bapak Kapolres Tulang Bawang Barat untuk memediasi pihak PT HIM supaya membuka kembali empat akses jalan yang telah ditutup atau dipasangi portal. Dua di antaranya merupakan jalan umum yang sudah ada sebelum PT HIM hadir, sedangkan dua lainnya merupakan Jalan Usaha Tani yang digunakan masyarakat untuk menuju ladang dan persawahan,” kata Chandra.
Ia menegaskan bahwa keberadaan akses tersebut sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena bukan hanya berkaitan dengan objek perkara perdata, melainkan juga menyangkut kepentingan umum dan aktivitas perekonomian warga.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan akses untuk menuju ladang dan sawahnya sendiri. Kami berharap persoalan ini dapat segera dimediasi dan diselesaikan dengan mengedepankan hukum, musyawarah, serta kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Tiga Permohonan Resmi kepada Kapolda Lampung
Dalam surat tertanggal 23 November 2026, masyarakat Tiyuh Penumangan menyampaikan tiga permohonan utama kepada Kapolda Lampung melalui Irwasda Polda Lampung.
Pertama, memohon perlindungan hukum terhadap masyarakat Tiyuh Penumangan.
Kedua, memohon agar Polda Lampung memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman serta nyaman, sehingga masyarakat terbebas dari ancaman maupun intimidasi pihak mana pun, khususnya terkait tindakan yang dipersoalkan warga dari kuasa hukum PT HIM, Dr. Sumarsih, S.H., M.H., dan kawan-kawan.
Ketiga, memohon agar Kapolda Lampung berkenan merekomendasikan kepada Kapolres Tulang Bawang Barat untuk memediasi pihak PT HIM agar membuka kembali akses jalan yang telah ditutup atau dipasangi portal.
Surat permohonan tersebut ditandatangani Chandra Hartono selaku perwakilan masyarakat dan ditembuskan kepada Kapolres Tulang Bawang Barat serta Kepalou Tiyuh Penumangan.
Menutup keterangannya, Chandra berharap Kapolda Lampung beserta seluruh jajaran dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat Tiyuh Penumangan.
“Harapan kami sederhana, negara harus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kami ingin hidup tenang, bekerja di ladang dan sawah, menjaga keluarga, kebun, serta ternak tanpa rasa takut. Kami hanya meminta kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan. Jangan sampai persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini terus membebani kehidupan masyarakat,” tutup Chandra.
Masyarakat berharap permohonan tersebut segera mendapat perhatian dan tanggapan positif dari Kapolda Lampung, sehingga situasi keamanan dan ketertiban di Tiyuh Penumangan tetap terjaga serta tidak terjadi tindakan yang dapat memperkeruh keadaan. (*)


