Kabupaten Solok, Fokustkp.com – Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Batang Lembang, Kabupaten Solok–Kota Solok Lanjutan (TKD), dengan anggaran lebih dari Rp2 miliar, menuai sorotan masyarakat. Pekerjaan yang dilaksanakan CV Jaya Vista Group tersebut diduga menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari mutu konstruksi, penggunaan material, kesesuaian volume pekerjaan, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Tidak hanya kualitas pekerjaan yang dipertanyakan, fungsi pengawasan juga menjadi sorotan. Sejumlah masyarakat mengaku belum pernah melihat pengawas pekerjaan turun langsung ke lokasi selama kegiatan berlangsung.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan teknis dilakukan terhadap proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut.
Proyek yang berlokasi di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, merupakan kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Kontrak 04.19/PJPA-SDA.BK/APBD/IX-2026.
Sorotan tersebut mencuat setelah adanya laporan masyarakat dan peninjauan langsung media ini ke lokasi pekerjaan pada Jumat (6/11/2026).
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terdapat sejumlah kondisi yang memerlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut. Di antaranya dugaan penggunaan material pasir dan batu dari sekitar lokasi proyek, pemasangan batu yang terlihat bersentuhan langsung dengan permukaan tanah, serta komposisi campuran semen dan pasir sebagai perekat pasangan batu yang dipertanyakan.
Selain itu, terlihat kondisi pasangan batu dengan celah perekat yang dinilai belum merata, material batu yang masih bercampur tanah, serta dugaan penggunaan kembali material pasangan lama yang masih terdapat sisa beton.
Konstruksi kaki pasangan atau koporan juga menjadi perhatian karena pada bagian tertentu belum terlihat jelas. Sementara itu, kesesuaian volume pekerjaan dengan gambar rencana dan dokumen kontrak turut dipertanyakan.
Bahkan, terdapat bagian tebing Sungai Batang Lembang yang mengalami keruntuhan. Kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya, apakah berkaitan dengan kondisi alam, desain konstruksi, atau kemungkinan persoalan teknis dalam pelaksanaan pekerjaan.
Aspek keselamatan kerja juga tidak luput dari sorotan. Sejumlah pekerja diduga belum menggunakan alat pelindung diri (APD) secara memadai ketika melakukan aktivitas konstruksi.
MASYARAKAT MENGAKU BELUM PERNAH MELIHAT PENGAWAS TURUN KE LAPANGAN
Persoalan pengawasan menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat sekitar. Mereka mengaku belum pernah melihat pengawas pekerjaan melakukan pemeriksaan langsung di lokasi selama proyek berlangsung.
Seorang warga Nagari Koto Baru berinisial M, yang tinggal di sekitar lokasi proyek, mengaku prihatin dengan kondisi pekerjaan tersebut. Menurutnya, pengawasan langsung sangat diperlukan agar kualitas konstruksi benar-benar sesuai dengan ketentuan teknis.
“Ini adalah pekerjaan proyek paling hancur yang pernah saya lihat. Dinas terkait terkesan diam saja, seperti tidak berdaya melihat kondisi ini. Jika dibiarkan, tentu masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan yang akan dirugikan,” ungkap M.
Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatannya, belum pernah terlihat pengawas turun langsung ke lokasi untuk memantau pelaksanaan pekerjaan.
“Setahu kami, pengawas belum pernah turun ke lapangan. Kami tidak melihat adanya pengawasan langsung selama pekerjaan berlangsung. Padahal, pekerjaan ini menggunakan anggaran miliaran rupiah. Seharusnya ada pengawasan yang benar-benar memastikan kualitas pekerjaan, bukan hanya menunggu laporan,” ujarnya.
Masyarakat berharap SDABK Sumbar tidak hanya mengandalkan laporan administratif atau dokumentasi progres pekerjaan, tetapi juga memastikan kondisi fisik konstruksi melalui pemeriksaan langsung.
“Dengan kejadian ini, kami minta SDABK Sumbar tegas soal mutu dan kualitas. Mereka mesti turun ke lapangan, jangan cuma kontrol duduk manis saja di belakang meja,” pintanya.
MUTU KONSTRUKSI DAN KINERJA PENGAWASAN DIPERTANYAKAN
Dalam pekerjaan konstruksi yang menggunakan anggaran negara, pengawasan bukan sekadar memantau perkembangan fisik pekerjaan. Pengawasan juga harus memastikan kesesuaian material, komposisi campuran, metode pemasangan, konstruksi fondasi, volume pekerjaan, hingga penerapan keselamatan kerja.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian sejak awal, evaluasi dan tindakan korektif semestinya dapat dilakukan sebelum pekerjaan berlanjut ke tahapan berikutnya.
Karena itu, dugaan kondisi pekerjaan yang ditemukan di lapangan perlu menjadi bahan evaluasi bagi PPTK, PPK, konsultan pengawas, serta tim teknis yang memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya.
Publik juga berhak mengetahui apakah pengawasan rutin telah dilakukan, siapa petugas yang bertanggung jawab, serta bagaimana hasil pemeriksaan mutu selama pelaksanaan proyek berlangsung.
KPA SDABK SUMBAR JANJIKAN PEMERIKSAAN, PEKERJAAN TAK SESUAI BISA DIBONGKAR
Menanggapi berbagai dugaan tersebut, Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat, Hendri Yulindra, ST., MT., saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Sabtu (7/11/2026), menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik, masukan, maupun laporan masyarakat dan media.
Ia menegaskan bahwa dinas tidak akan menoleransi tindakan yang dapat mengganggu kualitas dan mutu pekerjaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara.
“Pada prinsipnya, kami dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat sangat terbuka terhadap kritik, masukan, maupun laporan masyarakat dan media. Hal ini merupakan bagian dari fungsi kontrol publik agar setiap pekerjaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara dapat terlaksana sesuai ketentuan, tepat mutu, tepat volume, tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Hendri.
Terkait berbagai dugaan yang disampaikan, Hendri menjelaskan bahwa setiap pekerjaan konstruksi telah dilengkapi dokumen kontrak, spesifikasi teknis, gambar kerja, serta ketentuan pelaksanaan yang menjadi pedoman bagi penyedia jasa dan konsultan pengawas.
Namun, pihaknya tidak akan mengambil kesimpulan hanya berdasarkan dokumentasi foto maupun video. Pemeriksaan dan verifikasi teknis secara langsung di lapangan akan dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
“Terhadap dugaan yang disampaikan, kami tidak akan mengambil kesimpulan hanya berdasarkan dokumentasi foto atau video, melainkan akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi teknis secara langsung di lapangan,” jelasnya.
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Hendri menyampaikan akan meminta PPTK, konsultan pengawas, dan tim teknis untuk segera melakukan pengecekan terhadap sejumlah aspek pekerjaan.
Pemeriksaan tersebut meliputi:
1. Komposisi campuran material pasangan, khususnya kesesuaian perbandingan semen dan pasir dengan spesifikasi teknis serta metode pengendalian takaran di lapangan.
2. Metode pelaksanaan pasangan batu, termasuk tata cara pemasangan, penggunaan mortar sebagai perekat, kondisi dasar pasangan, serta kesesuaian dengan gambar dan spesifikasi teknis.
3. Penggunaan material lokal, baik batu maupun pasir, untuk memastikan material memenuhi persyaratan mutu, hasil pemeriksaan atau pengujian, serta ketentuan persetujuan penggunaannya.
4. Konstruksi kaki pasangan atau koporan untuk memastikan kesesuaiannya dengan gambar rencana dan kondisi teknis pada setiap segmen pekerjaan.
5. Penggunaan kembali material pasangan lama, untuk memastikan apakah terdapat material bekas dan apakah penggunaannya diperbolehkan berdasarkan persyaratan teknis kontrak.
6. Kesesuaian volume pekerjaan melalui pengukuran dan pemeriksaan fisik di lapangan dengan mengacu pada gambar kerja, perhitungan volume, serta dokumen kontrak.
7. Penerapan K3 konstruksi, termasuk pemenuhan standar Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), penggunaan APD, serta prosedur keselamatan bagi seluruh pekerja.
Hendri menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar kerja, volume kontrak, maupun ketentuan keselamatan konstruksi, pihaknya akan meminta PPK mengambil langkah korektif sesuai kewenangan dan ketentuan kontrak.
Langkah tersebut dapat berupa perbaikan hingga pembongkaran terhadap bagian pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis apabila memang diperlukan.
“Kami tegaskan bahwa apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar kerja, volume kontrak, maupun ketentuan keselamatan konstruksi, maka akan diperintahkan kepada PPK untuk mengambil langkah-langkah korektif sesuai kewenangan dan ketentuan kontrak, termasuk perbaikan atau pembongkaran terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan apabila memang diperlukan,” tegasnya.
Ia juga memastikan pihak SDABK Sumbar tidak akan menoleransi apabila ditemukan unsur kesengajaan untuk mengurangi volume pekerjaan, menurunkan mutu konstruksi, ataupun tindakan lain yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi publik, Hendri turut mengundang rekan-rekan media untuk menyaksikan proses pemeriksaan lapangan yang nantinya dilakukan oleh tim teknis SDABK Sumbar.
“Prinsip kami jelas, pembangunan infrastruktur irigasi bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik dan menghabiskan anggaran, tetapi harus menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, berfungsi dengan baik, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta petani,” pungkas Hendri.
Kini, masyarakat menunggu realisasi pemeriksaan yang dijanjikan SDABK Sumbar. Pemeriksaan teknis diharapkan tidak hanya menyentuh kondisi fisik konstruksi, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pengawasan selama pekerjaan berlangsung.
Jika ditemukan ketidaksesuaian yang seharusnya dapat diketahui sejak awal, maka fungsi pengawasan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab juga perlu dievaluasi sesuai tugas dan kewenangannya.
Pertanyaannya, apakah pekerjaan tersebut benar-benar telah memenuhi spesifikasi teknis? Apakah pengawasan sudah berjalan sebagaimana mestinya? Dan apakah SDABK Sumbar benar-benar akan mengambil tindakan tegas, termasuk pembongkaran apabila ditemukan pekerjaan yang tidak memenuhi standar?
Masyarakat tidak membutuhkan proyek yang sekadar selesai secara administratif. Mereka membutuhkan infrastruktur irigasi yang kuat, berkualitas, dan benar-benar memberikan manfaat bagi petani.
FOKUSTKP.com akan terus mengawal perkembangan proyek tersebut, termasuk menunggu pemeriksaan lapangan dan hasil evaluasi teknis dari Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat.
(Rian)


