Bitung – Upaya pemanfaatan jalan khusus milik PT Tambang Tondano Nusajaya (TNN) sebagai akses alternatif bagi masyarakat pasca terputusnya ruas jalan nasional akibat longsor masih menghadapi sejumlah kendala. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Kota Bitung bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, PT TNN, aparat keamanan, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, serta perwakilan masyarakat Tinerungan di Hotel Fave Bitung, Senin (15/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, Kepala BPJN Sulawesi Utara Handiyana, anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara, jajaran manajemen PT TNN, unsur TNI, serta tokoh dan perwakilan masyarakat Tinerungan.
Pertemuan itu membahas kesiapan pengoperasian jalan khusus PT TNN yang direncanakan menjadi jalur alternatif sementara bagi masyarakat setelah akses jalan nasional mengalami kerusakan akibat bencana longsor.
Dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat Tinerungan, David Sompie, menyampaikan tiga persoalan utama yang dinilai masih menjadi penghambat sehingga penggunaan jalan khusus PT TNN belum dapat direalisasikan secara maksimal sesuai harapan masyarakat.
Menurut David, persoalan pertama berkaitan dengan belum adanya kesepakatan yang jelas mengenai mekanisme operasional jalan khusus tersebut. Mulai dari pengaturan lalu lintas kendaraan, jadwal penggunaan jalan, hingga pembagian tanggung jawab antar pihak yang terlibat dinilai masih memerlukan pembahasan dan kesepakatan yang lebih rinci.
Ia menegaskan bahwa kejelasan aturan sangat penting untuk menghindari kebingungan dan potensi persoalan di lapangan ketika jalan tersebut mulai digunakan oleh masyarakat.
Persoalan kedua menyangkut aspek keselamatan dan keamanan pengguna jalan. Masyarakat meminta adanya jaminan bahwa jalan khusus yang akan difungsikan sebagai akses umum benar-benar memenuhi standar keselamatan yang memadai.
Hal ini menjadi perhatian karena jalan tersebut pada awalnya dibangun untuk menunjang aktivitas operasional perusahaan pertambangan, sehingga perlu dilakukan kajian dan pengawasan khusus sebelum digunakan oleh masyarakat luas.
Selain itu, masyarakat juga mengharapkan adanya pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pihak perusahaan agar aktivitas kendaraan operasional maupun kendaraan masyarakat dapat berjalan berdampingan tanpa menimbulkan gangguan maupun risiko keselamatan.
Persoalan ketiga yang disampaikan David adalah terkait kepastian status dan legalitas penggunaan jalan khusus oleh masyarakat umum. Menurutnya, kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting agar pemanfaatan jalan tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, baik bagi masyarakat pengguna maupun pihak perusahaan sebagai pemilik jalan.
“Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan aturan yang jelas agar penggunaan jalan ini tidak menimbulkan masalah di masa mendatang,” ungkap David dalam rapat tersebut.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, Wali Kota Bitung Hengky Honandar menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bitung berkomitmen untuk terus memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara masyarakat, BPJN Sulawesi Utara, dan PT TNN guna mencari solusi terbaik.
Menurutnya, setiap keputusan yang diambil harus mengedepankan keselamatan, kepentingan masyarakat, serta tetap memperhatikan ketentuan hukum dan teknis yang berlaku.
Sementara itu, Kepala BPJN Sulawesi Utara Handiyana menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus dilakukan guna mempercepat penanganan dampak longsor sekaligus memastikan seluruh persyaratan teknis dan administrasi terkait penggunaan jalan alternatif dapat dipenuhi sesuai regulasi.
Ia menambahkan bahwa seluruh pihak yang terlibat memiliki komitmen yang sama untuk menghadirkan solusi terbaik bagi masyarakat yang terdampak terputusnya akses jalan nasional.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah penting dalam mempercepat pemanfaatan jalan khusus PT TNN sebagai jalur alternatif sementara bagi masyarakat. Seluruh pihak yang hadir sepakat untuk terus membangun komunikasi, memperkuat koordinasi, dan mencari titik temu agar solusi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keselamatan, keamanan, dan kepastian hukum.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, perusahaan, aparat keamanan, dan masyarakat, diharapkan pemanfaatan jalan khusus PT TNN dapat segera terealisasi sehingga mobilitas warga kembali berjalan normal dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu akibat putusnya akses jalan nasional.
Sandi
About The Author
