Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10.608.191.532.000. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/06/2026).
“Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif Kementerian ATR/BPN Tahun 2027 difokuskan pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9%, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan sebesar Rp2,56 triliun atau 24,2%, serta Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8%,” ujar Menteri Nusron.
Ia menjelaskan, usulan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam memperkuat layanan pertanahan, mempercepat pelaksanaan program strategis nasional, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang di seluruh Indonesia.
Selain pagu indikatif tersebut, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan anggaran Tahun 2027 sebesar Rp3,23 triliun guna memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Tambahan anggaran itu direncanakan untuk mendukung belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan Program Tiga Juta Rumah.
“Ini sifatnya masih usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah,” kata Menteri Nusron.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia mengikuti jalannya rapat secara daring.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga memaparkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga awal Juni 2026. Hingga 6 Juni 2026, realisasi anggaran tercatat mencapai Rp3.184.895.696.643 atau 36,23% dari total pagu sebesar Rp8.791.048.122.000.
“Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per 6 Juni 2026 mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23% dari total pagu. Angka ini meningkat secara year on year dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 35,40%, atau naik sekitar 0,9%,” ungkap Menteri Nusron.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf. Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI juga menyatakan telah menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN Tahun 2027 Kementerian ATR/BPN serta mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp3.233.564.877.718 untuk dibahas lebih lanjut pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat berikutnya.
“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara lebih mendalam pada Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat yang akan datang,” ujar Dede Yusuf.
(MW/YZ)
About The Author
