Maluku Utara, Fokustkp.com — Sembilan tahun bukan waktu yang singkat untuk mengungkap dugaan korupsi uang negara Namun, itulah rentang waktu yang dibutuhkan Polda Maluku Utara untuk membawa kasus dugaan pemotongan Dana Desa Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2017 senilai Rp4,26 miliar ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
Tiga tersangka baru diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Senin (9/11/2026), setelah perkara yang dilaporkan sejak 6 November 2017 melalui LP/39/XI/Malut/2017 itu berjalan hampir satu dekade.
Lambannya penanganan perkara ini patut menjadi sorotan. Sebab, kasus tersebut bahkan telah mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui supervisi sebanyak tiga kali. Namun, proses hukumnya tetap membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga akhirnya memasuki tahap II.
Publik pun berhak mempertanyakan, mengapa perkara dengan pola pemotongan dana yang disebut mencapai Rp60 juta per desa ini begitu lama dituntaskan?
Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara akhirnya menyerahkan tiga tersangka kepada Kejati Malut. Ketiganya masing-masing SA alias Salim, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu; LOM alias Ode, mantan Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP); serta ATK alias Agusmawati, mantan Bendahara Umum Daerah.
Penyerahan dipimpin IPTU Nurmala Ismail, Kanit 2 Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Malut.
Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU. Proses tersebut menjadi babak baru dalam penanganan perkara yang selama bertahun-tahun menjadi sorotan.
Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Matheos Matulessy, membenarkan pelimpahan tahap II tersebut.
“Benar hari ini ada tahap II kasus DD Taliabu, sementara berlangsung. Untuk penahanan kewenangan tim Jaksa nanti,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Kini, bola panas berada di tangan jaksa. Publik menunggu apakah proses persidangan mampu mengungkap secara terang seluruh konstruksi perkara, termasuk aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Dalam perkara ini, penyidik mengungkap dugaan pemotongan Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp60 juta untuk setiap desa. Dengan jumlah 71 desa yang tersebar di delapan kecamatan, total dana yang diduga dipotong mencapai Rp4,26 miliar.
Uang yang semestinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kebutuhan dasar warga desa itu diduga dialihkan melalui rekening CV Syafaat Perdana, perusahaan yang disebut berkaitan dengan salah satu tersangka.
Jika konstruksi perkara tersebut terbukti di persidangan, dugaan pemotongan itu bukan sekadar persoalan administrasi anggaran. Ada hak masyarakat desa yang diduga diselewengkan melalui mekanisme yang perlu dibongkar secara menyeluruh.
Pertanyaan mendasarnya, siapa yang merancang pemotongan, siapa yang memerintahkan transfer, siapa yang mengendalikan rekening perusahaan, dan siapa saja yang menikmati uang tersebut?
Jangan sampai proses hukum berhenti hanya pada tiga tersangka, sementara aliran uang dan kemungkinan pihak lain yang terlibat belum terungkap.
Ada fakta lain yang membuat lambannya penanganan perkara ini semakin menarik perhatian. Sejak laporan polisi diterbitkan pada November 2017 hingga pelimpahan tahap II pada November 2026, Polda Maluku Utara telah mengalami delapan kali pergantian Kapolda.
Berikut daftar Kapolda yang menjabat dalam rentang penanganan perkara tersebut:
- Brigjen Achmat Juri (Juli 2017–April 2018).
- Brigjen M. Naufal Yahya (April 2018–Januari 2019).
- Brigjen Suroto (Januari 2019–Februari 2020).
- Irjen Rikwanto (Februari 2020–November 2020).
- Irjen Risyapudin Nursin (November 2020–Oktober 2022).
- Irjen Midi Siswoko (Oktober 2022–Maret 2025).
- Irjen Waris Agono (Maret 2025–Mei 2026).
- Irjen Arif Budiman (Mei 2026–sekarang).
Pergantian pimpinan tentu tidak serta-merta menjadi penyebab mandeknya sebuah perkara. Namun, rentang waktu sembilan tahun dan delapan kali pergantian Kapolda menjadi alasan kuat bagi publik untuk meminta penjelasan mengenai pengawasan dan evaluasi penyidikan.
Mengapa perkara ini membutuhkan waktu begitu panjang? Apakah setiap pergantian Kapolda disertai evaluasi terhadap perkembangan kasus? Apa kendala sebenarnya hingga berkas perkara berulang kali bolak-balik antara penyidik dan jaksa?
Alasan bahwa berkas perkara belum memenuhi petunjuk JPU perlu dijelaskan secara transparan. Sebab, publik berhak mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dan mengapa penyelesaiannya membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Keterlibatan KPK melalui tiga kali supervisi juga tidak boleh luput dari perhatian. Supervisi tersebut semestinya menjadi momentum untuk memperkuat penanganan perkara, mengidentifikasi hambatan penyidikan, dan memastikan proses hukum berjalan efektif.
Karena itu, perlu ada penjelasan mengenai hasil supervisi, rekomendasi yang diberikan, serta tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap rekomendasi tersebut.
Kini, setelah tiga tersangka diserahkan kepada jaksa, pekerjaan rumah penegakan hukum belum selesai. Kejati Malut harus memastikan seluruh konstruksi perkara diuji di persidangan, termasuk mekanisme pemotongan Rp60 juta per desa, penggunaan rekening CV Syafaat Perdana, serta pihak-pihak yang diduga menerima atau menikmati aliran dana.
Penelusuran aset dan pemulihan kerugian negara juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Sebab, pengungkapan korupsi tidak cukup hanya dengan menetapkan tersangka dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan ke mana uang negara mengalir, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana kerugian negara dipulihkan.
Sembilan tahun sudah berlalu. Delapan Kapolda telah berganti. Tiga kali KPK melakukan supervisi. Kini tiga tersangka berada di tangan jaksa.
Pertanyaan yang masih menggantung di hadapan publik tetap sama: apakah tiga tersangka ini sudah mengungkap seluruh mata rantai dugaan korupsi Rp4,26 miliar, atau masih ada pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban?
Masyarakat Pulau Taliabu berhak mendapatkan jawaban. Sebab, uang yang diduga dipotong itu bukan milik pejabat, bukan milik kelompok tertentu, melainkan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa.
Jangan sampai sembilan tahun penantian hanya berakhir pada pelimpahan tiga tersangka, sementara kebenaran tentang ke mana Rp4,26 miliar itu mengalir belum sepenuhnya terungkap.
(red)
About The Author
