Padang — Kapolda Sumatera Barat yang baru, Irjen Pol Jawari, dijadwalkan mulai menjalankan tugasnya di Mapolda Sumbar, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang, Kamis (8/10/2026).
Jawari menggantikan Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy sebagai Kapolda Sumbar. Pergantian tersebut merupakan bagian dari mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Serah terima jabatan Kapolda Sumbar telah dilaksanakan di tingkat Mabes Polri, Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, pada Sabtu (3/10/2026).
Prosesi penyambutan dan rangkaian kegiatan serah terima jabatan di tingkat Polda Sumbar dijadwalkan berlangsung di Mapolda Sumbar pada Kamis ini.
Saat dikonfirmasi Investigasi.News melalui pesan WhatsApp terkait agenda serah terima jabatan di Mapolda Sumbar, Irjen Pol Jawari memberikan jawaban singkat.
“Terima kasih, ya,” tulis Jawari.
Sejumlah Persoalan Menanti
Kehadiran Jawari sebagai orang nomor satu di jajaran Polda Sumbar berlangsung di tengah sorotan terhadap sejumlah persoalan hukum yang berkembang di daerah tersebut.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah dugaan persoalan dalam pembangunan Gedung Kuliah Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang di kawasan Tarok City, Kabupaten Padang Pariaman, dengan nilai proyek yang disebut mencapai sekitar Rp50 miliar.
Proyek tersebut menjadi sorotan lantaran disebut belum dimanfaatkan dan kondisinya kini terbengkalai. Persoalan tersebut membutuhkan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga penggunaan anggaran proyek.
Selain persoalan proyek pembangunan, isu aktivitas pertambangan emas ilegal juga masih menjadi pekerjaan penegakan hukum yang mendapat perhatian publik di sejumlah wilayah Sumatera Barat.
Dengan masuknya pimpinan baru, publik tentu menunggu langkah konkret jajaran Polda Sumbar dalam menangani berbagai laporan dan dugaan tindak pidana yang berpotensi merugikan masyarakat maupun keuangan negara.
Penanganan setiap perkara diharapkan dilakukan secara profesional, transparan, berdasarkan alat bukti, serta tidak berhenti pada pelaku di lapangan apabila penyelidikan nantinya menemukan adanya keterlibatan pihak lain.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah awal Irjen Pol Jawari memimpin Polda Sumbar, termasuk sejauh mana aparat penegak hukum akan menindaklanjuti berbagai persoalan hukum yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
(Red)


