Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) dinilai membuka ruang pembiaran terhadap praktik pekerjaan proyek yang diduga dikerjakan asal-asalan. Sikap tersebut dikhawatirkan berdampak langsung pada penurunan kualitas hasil pekerjaan serta berpotensi merugikan keuangan negara.
Sorotan ini mencuat menyusul tanggapan PPK PUPR Tubaba terhadap pemberitaan proyek Pelebaran Jalan SP PU–Pasar Tempel (025) yang diduga melanggar kontrak. Dugaan pelanggaran itu meliputi penggunaan BBM bersubsidi untuk alat berat, pengabaian standar keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), hingga pelaksanaan teknis proyek yang dinilai tidak memenuhi standar mutu. Namun, pelanggaran tersebut disebut hanya dikenakan sanksi denda.
Pernyataan tersebut dinilai tidak lazim dan berbahaya. Pasalnya, kebijakan yang hanya berorientasi pada denda tanpa menyentuh aspek mutu pekerjaan berpotensi menjadi preseden buruk, seolah memberi sinyal bahwa pelanggaran kualitas dapat “dibayar” tanpa konsekuensi serius.
Pengamat Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Tubaba, Putra, menilai PPK seharusnya bersikap tegas dan profesional dalam memastikan proyek yang menggunakan uang negara menghasilkan kualitas yang sesuai spesifikasi.
“PPK tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan seperti itu tanpa melakukan verifikasi mendalam. Denda itu biasanya terkait keterlambatan waktu. Lalu bagaimana dengan mutu pekerjaan? Kalau kualitas diabaikan, proyek akan cepat rusak dan negara kembali dirugikan karena harus menganggarkan ulang,” tegas Putra.
Menurutnya, penggunaan dana negara menuntut tanggung jawab yang tinggi. Pekerjaan konstruksi tidak bisa disamakan dengan proyek pribadi yang bisa dikerjakan secara serampangan.
“Kalau pakai uang pribadi, silakan mau asal-asalan. Tapi ini uang negara. Tidak boleh satu rupiah pun dibelanjakan tanpa tanggung jawab,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Putra mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), mulai dari Inspektorat sebagai pengawas internal, Kepolisian, hingga Kejaksaan, untuk segera melakukan penelusuran menyeluruh.
“APH jangan tutup mata. Pemberitaan media bisa menjadi pintu masuk untuk mengusut dugaan pelanggaran agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat,” tutupnya.
Sebelumnya, proyek Pelebaran Jalan SP PU–Pasar Tempel (025) milik DPUPR Tubaba Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak Rp3.469.639.000 yang dikerjakan CV Arihanka Mandiri diduga kuat menggunakan BBM subsidi. Fakta di lapangan menunjukkan alat berat diisi BBM menggunakan jerigen yang dibeli dari kios sekitar lokasi proyek.
Praktik tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013 yang secara tegas melarang penggunaan BBM subsidi untuk alat berat sektor konstruksi.
Selain itu, di lokasi proyek tidak ditemukan direksi keet, yang seharusnya menjadi pusat koordinasi, administrasi, serta fasilitas keselamatan kerja. Kondisi ini memperkuat dugaan pengabaian standar K3, terlebih tidak terlihat papan informasi keselamatan kerja dan tenaga ahli K3 di lapangan.
Dari sisi teknis, galian pondasi jalan tampak tidak rata dan bergelombang, dengan kedalaman bervariasi antara 20 hingga 40 sentimeter. Metode kerja menggunakan alat berat tanpa perataan awal dinilai berisiko menurunkan daya tahan konstruksi jalan.
Pengawas lapangan proyek, Ari Yusuf, mengakui bahwa BBM diperoleh dari SPBU dan kios sekitar. Ia juga menyatakan tidak memahami keberadaan direksi keet dan mengonfirmasi tidak adanya tenaga ahli K3 dalam proyek tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak konsultan pengawas dan Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Tubaba belum memberikan keterangan resmi meski telah dihubungi melalui pesan singkat. Fendy
About The Author
