JAKARTA – Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) Dewan Pimpinan Pusat Generasi Perubahan Nusantara Indonesia (GPNI), Thofilus B. Benyamin (Toby), bersama sejumlah tokoh pemuda dan elemen masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), menyatakan komitmennya untuk mengawal kunjungan mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, ke NTT.
Menurut Toby, berbagai penilaian negatif terhadap Jokowi kerap disampaikan oleh pihak-pihak yang dinilainya belum memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Kami menyatukan tekad bersama tokoh pemuda dan elemen masyarakat NTT untuk mengawal kunjungan Pak Jokowi. Setiap langkah yang beliau ambil sering dinilai salah oleh orang-orang yang sejauh ini tidak pernah membangun NTT dengan sungguh-sungguh. Kami ingin beliau melihat kembali hasil pembangunan yang telah membawa perubahan sehingga NTT kini menjadi salah satu destinasi yang dikunjungi wisatawan dari berbagai negara,” ujar Toby dalam keterangan pers, Kamis (9/7/2026).
Ia juga menyoroti sikap sejumlah pihak yang, menurutnya, lebih banyak menyampaikan kritik tanpa disertai karya nyata yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai hanya mengaku mewakili kepentingan daerah, tetapi yang diperjuangkan justru kepentingan pribadi. Pertanyaan kami sederhana, selama membawa nama NTT di lembaga perwakilan, apa kontribusi nyata yang telah diberikan untuk kemajuan daerah ini?” katanya.
Bedakan Kritik Konstruktif dan Serangan Pribadi
Dalam pernyataannya, Toby menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, menurutnya, kritik seharusnya disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada solusi, bukan melalui hinaan, fitnah, atau serangan pribadi.
Ia menilai, setiap kali nama Joko Widodo maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi pembahasan publik, kerap muncul pihak-pihak yang lebih memilih menyerang individu daripada membangun diskusi yang sehat.
“Kritik yang konstruktif adalah bentuk kepedulian terhadap bangsa. Sebaliknya, hinaan dan caci maki tanpa dasar hanya menunjukkan ketiadaan gagasan. Ketika seseorang tidak mampu menawarkan solusi, sering kali yang muncul justru serangan terhadap pribadi,” ujarnya.
Demokrasi Membutuhkan Gagasan, Bukan Kebencian
Toby menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyukai maupun tidak menyukai tokoh atau kelompok politik tertentu. Namun, menurutnya, perbedaan pandangan seharusnya tetap disampaikan secara santun dan berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, jangan sampai ruang publik dipenuhi fitnah dan kebencian. Bangsa ini membutuhkan gagasan, bukan permusuhan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Toby mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih mengedepankan semangat berkarya dibanding memperpanjang polemik.
“Orang yang berfokus pada kemajuan akan sibuk bekerja dan membangun. Sementara mereka yang hanya berfokus pada kebencian akan terus mencari kesalahan orang lain. Pada akhirnya, karya nyata akan selalu lebih dikenang daripada makian, dan prestasi akan berbicara lebih lantang daripada kebencian,” pungkasnya.
Edi


