AGAM, Fokustkp.com — Sikap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Agam, Dr. Mhd. Lutfi AR, S.H., M.Si., menjadi sorotan setelah enggan memberikan tanggapan terkait dugaan ketidaksesuaian laporan pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Tahun 2025 di Kecamatan Matur.
Upaya konfirmasi dilakukan awak media sebanyak dua kali. Pada Sabtu (22/8/2026), panggilan telepon yang dilakukan tidak mendapat respons. Kemudian pada Senin (24/8/2026), media kembali mencoba meminta klarifikasi guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi. Namun, Sekda hanya memberikan jawaban singkat, “Ndk usah nelpon.”
Respons tersebut memunculkan pertanyaan publik, mengingat persoalan OPLAH Matur 2025 tengah menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai dugaan perbedaan antara laporan administrasi dan kondisi pekerjaan di lapangan.
Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Yasriadi, mengakui adanya perbedaan antara data yang tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan kondisi fisik kegiatan yang ditemukan di lapangan. Menurutnya, pihak Dinas Pertanian telah meminta perbaikan laporan kepada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Matur.
Namun hingga saat ini, perbaikan laporan tersebut disebut belum diterima. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya terkait kesesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dengan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
Sebagai pejabat tertinggi dalam birokrasi pemerintahan daerah, Sekda memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Karena itu, publik menilai klarifikasi dari pemerintah daerah diperlukan untuk menjelaskan langkah-langkah pengawasan yang telah dilakukan serta perkembangan penyelesaian persoalan tersebut.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat, terutama ketika muncul dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara.
Sejumlah pertanyaan yang hingga kini masih menunggu jawaban antara lain:
1. Bagaimana tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Agam terhadap dugaan ketidaksesuaian data pelaksanaan OPLAH Matur 2025?
2. Siapa pihak yang bertanggung jawab memastikan kesesuaian antara SPJ dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan?
3. Langkah pengawasan apa yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut?
Hingga berita ini diterbitkan, Sekda Kabupaten Agam maupun pihak terkait lainnya belum memberikan penjelasan resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak guna menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Dengan belum adanya penjelasan resmi dari pemerintah daerah, polemik OPLAH Matur 2025 diperkirakan akan terus menjadi perhatian masyarakat hingga seluruh fakta dan data yang dipersoalkan dapat dijelaskan secara transparan. Rian
About The Author
