Banjarbaru – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya menghadirkan layanan pertanahan yang cepat, akurat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan harus dimulai dari optimalisasi layanan di loket-loket Kantor Pertanahan (Kantah).
“Yang harus kita hindari adalah masyarakat menunggu terlalu lama di loket akibat penumpukan antrean. Ini menjadi perhatian para manajer loket. Jika terlihat adanya antrean yang menumpuk, harus ada langkah dan rencana yang segera dilakukan untuk mengatasinya,” ujar Wamen Ossy saat meninjau pelaksanaan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (30/05/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Wamen Ossy memastikan seluruh proses pelayanan berjalan dengan baik. Ia menyapa para pegawai yang bertugas sekaligus mengamati secara langsung pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pada akhir pekan.
Menurutnya, pelayanan pertanahan yang diharapkan masyarakat tidak hanya cepat dan akurat, tetapi juga harus dilakukan secara teliti serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pada kesempatan itu, Wamen Ossy juga menyoroti upaya percepatan penyelesaian berkas pertanahan yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN sejak kuartal IV tahun 2025. Program tersebut dijalankan secara masif oleh seluruh jajaran ATR/BPN di berbagai daerah dan terus dipantau oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, melalui rapat pimpinan yang dilaksanakan secara rutin.
Upaya tersebut menunjukkan hasil yang positif. Di sejumlah provinsi, penyelesaian berkas pertanahan mengalami peningkatan yang signifikan. Meski demikian, Wamen Ossy mengingatkan bahwa pekerjaan tersebut harus terus dilanjutkan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Sejak Oktober 2025, kita berupaya mengejar penyelesaian berkas dan hasilnya dapat kita rasakan bersama. Saat ini, kita terus menyelesaikan berkas yang ada dengan bekerja secara teliti dan akurat. Karena kita tahu, jika satu kantor BPN dinilai buruk, maka citra seluruh BPN juga akan terdampak. Oleh karena itu, kita harus terus bekerja dengan baik,” tuturnya.
Meskipun tren penyelesaian berkas menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, Wamen Ossy menegaskan bahwa perbaikan layanan pertanahan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Hal ini yang terus diupayakan oleh Pak Menteri di tingkat pusat, Kepala Kantor Wilayah di tingkat provinsi, hingga Kepala Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota, yakni menghadirkan pelayanan yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati, penuh empati, serta tetap profesional,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy juga menyerahkan secara langsung dua sertipikat tanah kepada warga Kota Banjarbaru yang memanfaatkan layanan PELATARAN pada Sabtu pagi.
Turut mendampingi Wamen Ossy dalam kunjungan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan Budi Kristiyana, Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin, Tenaga Ahli Menteri Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Hendri Teja, serta Kepala Kantah Kota Banjarbaru Ahmad Suhaimi.
(AR/RS)
About The Author
