Karawang — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memilih turun langsung ke daerah untuk mendengar denyut persoalan pelayanan pertanahan. Bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Rabu (7/1/2026), Menteri Nusron menggelar dialog terbuka bersama sejumlah Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
Pertemuan tersebut dirancang sebagai ruang komunikasi dua arah antara pimpinan pusat dan jajaran pelaksana di lapangan. Menteri Nusron ingin memastikan kebijakan pertanahan nasional tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat di daerah.
“Alhamdulillah saya bisa datang langsung ke Karawang. Saya ingin mendengar sendiri persoalan di lapangan. Jika perlu perubahan kebijakan, apa yang harus diubah? Jika dibutuhkan regulasi baru, apa yang harus kita siapkan?” ujar Nusron dalam arahannya.
Ia menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun kebijakan berbasis realitas lapangan. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh Kepala Kantor Pertanahan untuk menyampaikan kendala, hambatan, maupun usulan secara terbuka dan jujur.
“Saya ingin mendengar apa yang benar-benar terjadi di daerah. Kalau ada aturan yang sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan, sampaikan. Dari sinilah kita bisa menyempurnakan tata kelola pertanahan secara bersama,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, lima Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Barat menyampaikan aspirasi secara langsung, yakni dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Berbagai isu operasional, tantangan pelayanan, hingga usulan perbaikan sistem pertanahan disampaikan sebagai bahan evaluasi di tingkat pusat.
Masukan dari daerah ini menjadi bagian penting dari langkah berkelanjutan Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih responsif dan adaptif, khususnya di wilayah Jawa Barat.
Kegiatan dialog tersebut dimoderatori oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar. Menteri ATR/Kepala BPN juga didampingi oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian.
Guh
About The Author
