Batam — Nama Sunk KTV di Batam kini bukan sekadar tempat hiburan malam. Ia berubah menjadi simbol tanda tanya besar atas fungsi pengawasan negara.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi dari sumber terpercaya, muncul dugaan adanya peredaran minuman beralkohol tanpa pita cukai di dalam area klub tersebut. Jika benar, hal ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan berpotensi menjadi pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang secara tegas melarang peredaran barang kena cukai tanpa pita resmi.
Namun, persoalan tidak berhenti di sana. Legalitas operasional tempat hiburan malam tersebut juga disebut-sebut belum sepenuhnya jelas dan transparan. Padahal, sistem perizinan berbasis risiko telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang mewajibkan pelaku usaha memenuhi seluruh dokumen dan persyaratan sebelum beroperasi.
Jika dugaan ini terbukti, maka pertanyaannya bukan hanya ditujukan kepada pengelola usaha. Pertanyaan yang lebih tajam adalah: ke mana pengawasan pemerintah selama ini?
Tempat hiburan malam bukanlah usaha rumahan yang dapat luput dari radar pengawasan. Operasionalnya terang-benderang, aktivitasnya terbuka, dan perputaran uangnya tidak kecil. Jika benar terdapat minuman tanpa pita cukai, bagaimana distribusinya bisa lolos? Apakah tidak ada pemeriksaan rutin? Ataukah pengawasan hanya sebatas formalitas administrasi di atas kertas?
Negara memiliki perangkat hukum yang lengkap. Pemerintah daerah memiliki kewenangan pengawasan. Aparat penegak hukum memiliki otoritas penindakan. Namun, jika dugaan pelanggaran tetap berlangsung, publik berhak mempertanyakan efektivitas sistem tersebut.
Kritik ini bukan vonis. Ini adalah tuntutan akuntabilitas.
Karena apabila benar terjadi pelanggaran:
Negara dirugikan dari sisi penerimaan cukai.
Konsumen terpapar risiko produk yang tidak jelas legalitas dan pengawasannya.
Hukum terkesan tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.
Sunk KTV kini menjadi ujian nyata. Apakah pemerintah berani melakukan inspeksi terbuka? Apakah hasil pemeriksaan akan diumumkan secara transparan? Apakah ada keberanian untuk menyegel tempat usaha jika ditemukan pelanggaran?
Atau kasus ini akan menguap seperti banyak isu lain yang berakhir tanpa kejelasan?
Publik tidak membutuhkan sensasi. Publik membutuhkan kepastian hukum.
Redaksi mendesak agar dilakukan:
1. Inspeksi mendadak terpadu.
2. Audit menyeluruh atas perizinan dan kepatuhan cukai.
3. Publikasi hasil pemeriksaan secara terbuka.
Jika tidak ada pelanggaran, umumkan secara jelas agar nama usaha tidak terus menjadi sasaran spekulasi. Namun, jika ada pelanggaran, tegakkan hukum tanpa kompromi.
Karena yang sedang diuji bukan hanya satu tempat hiburan malam.
Yang sedang diuji adalah keberanian pemerintah dalam menegakkan hukum di kotanya sendiri.
Fransisco Chrons
About The Author
