Sorong – Proyek pembangunan jalan menuju kawasan perkantoran Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Barat Daya, bernilai miliaran rupiah dari APBD 2024, kini menjadi tontonan pahit. Di lapangan hanya tersisa box culvert dan rangka besi, tanpa kepastian kelanjutan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Papua Barat Daya, Orry Antoh, saat dikonfirmasi, Sabtu (14/9/2025), berdalih proyek mandek akibat sengketa tanah.
“Pekerjaan terhenti karena persoalan lahan. Pemilik tidak bisa menunjukkan sertifikat tanah sebagai dasar sah pembayaran. Jika dipaksakan, pasti menjadi temuan,” ujar Orry.
Kontraktor pelaksana, PT Landasan Utama Ayamaru, memang sudah mengembalikan dana Rp6 juta dan membayar denda keterlambatan Rp70 juta. Namun, fakta itu tak mampu menutupi kegagalan perencanaan yang kini jadi sorotan publik.
Sekretaris LSM Gempur, Abdullah Rumadedey, menilai proyek ini sejak awal cacat manajemen.
“Lelang seharusnya tidak boleh dilakukan jika status tanah belum beres. Ini kelalaian fatal, dan Kepala Dinas PUPR harus bertanggung jawab,” tegas Abdullah.
Ia menambahkan, aroma pemaksaan proyek patut dicurigai. “Dengan nilai miliaran rupiah, ini berpotensi menjadi ajang pemborosan uang negara. Aparat penegak hukum harus turun tangan mengusut siapa yang bermain di balik proyek gagal ini,” tambahnya.
Kontrak pekerjaan bernomor 024.B/KNTRK-FIS.BM/600/APBD-P/XI/2024 itu diteken pada 28 November 2024, dengan masa kerja hanya 60 hari kalender, diawasi CV Kairo Engineering. Namun, pekerjaan yang semestinya jadi akses vital menuju pusat pemerintahan DOB Papua Barat Daya justru kandas sebelum dimulai.
Hingga kini, publik menanti keseriusan Pemerintah Provinsi menyelesaikan sengketa lahan. Jika tidak, proyek ini akan tercatat sebagai potret nyata lemahnya tata kelola pembangunan—dan bukti bahwa uang rakyat kembali dikorbankan sia-sia.
John
About The Author
