Maluku Utara, fokustkp.com – Persidangan perkara dugaan korupsi pembangunan Istana Daerah (Isda) Kabupaten Pulau Taliabu tahun anggaran 2023 senilai Rp17,5 miliar kembali memanas. Mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, yang duduk sebagai terdakwa, kini dihadapkan pada keterangan saksi yang justru memantik ketegangan di ruang sidang.
Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Kamis (12/11/2026), Ketua Majelis Hakim Kadar Noh secara terbuka melontarkan teguran keras terhadap saksi Abdul Kadir Nur Ali alias Om Dero.
Bahkan, hakim secara tegas meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menelusuri kembali keterangan saksi tersebut, melakukan pemeriksaan ulang, hingga mempertimbangkan penetapan status tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup.
Teguran keras itu muncul setelah Om Dero dicecar pertanyaan bertubi-tubi oleh JPU, majelis hakim, dan penasihat hukum terdakwa. Keterangan yang disampaikan saksi dinilai tidak memberikan penjelasan secara terang mengenai proses pencairan anggaran pembangunan Isda yang mencapai miliaran rupiah.
Di hadapan persidangan, Kadar Noh bahkan memperingatkan saksi agar tidak memberikan keterangan berbelit-belit, terlebih karena yang bersangkutan diketahui pernah menjabat di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Saudara jangan berbelit-belit di sini. Saudara kan BPKAD, pencairan anggaran Rp17 miliar itu kan saudara tahu, jadi kasih keterangan jangan buta-buta di sini. Jaksa nanti telusuri ya, kalau bisa tetapkan orang ini tersangka. Catat ya,” tegas Kadar Noh sambil menunjuk saksi.
Pernyataan hakim tersebut menjadi salah satu momen paling menyita perhatian dalam persidangan. Sebab, persoalan yang dipertanyakan bukan perkara administrasi biasa, melainkan aliran uang negara dalam proyek pembangunan Isda bernilai Rp17,5 miliar.
Sebelumnya, saat dicecar JPU mengenai mekanisme pencairan anggaran proyek, Om Dero mengungkapkan bahwa pencairan dilakukan sebanyak dua kali dengan total sekitar 50 persen atau lebih dari Rp8 miliar.
Namun, saksi berdalih bahwa proses pencairan tersebut dilakukan oleh bawahannya, Susilawati, karena dirinya sedang berada di luar daerah.
Lebih jauh, Om Dero menyebut dana miliaran rupiah tersebut ditransfer ke rekening PT Damai Sejahtera Membangun (DSM), perusahaan yang dikaitkan dengan Melankton Relandesan.
“Waktu permintaan pencairan anggaran tersebut saya tidak berada di tempat, saya lagi keluar daerah. Uang itu dikirim ke perusahaan Melankton PT DSM,” ungkap Om Dero di hadapan majelis hakim.
Motor Rp39 Juta Ikut Diseret ke Ruang Sidang
Persoalan semakin mengemuka ketika terungkap adanya satu unit sepeda motor Honda CRF senilai Rp39 juta yang disebut merupakan pemberian Om Dero kepada bawahannya. Pemberian kendaraan tersebut diduga bersumber dari anggaran pembangunan Isda Pulau Taliabu.
Fakta ini menambah daftar persoalan yang harus ditelusuri dalam perkara tersebut. Jika dugaan sumber dana itu terbukti, maka bukan hanya mekanisme pencairan anggaran yang perlu dibongkar, tetapi juga penggunaan dan pertanggungjawaban uang proyek.
Majelis hakim menilai terdapat sejumlah hal yang belum dijelaskan secara terang oleh saksi. Hakim juga menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti yang berkaitan dengan keterlibatan saksi dalam perkara tersebut.
Sorotan keras majelis hakim terhadap Om Dero sekaligus menjadi sinyal bahwa pemeriksaan perkara ini tidak boleh berhenti pada siapa yang menandatangani dokumen pencairan atau siapa yang menerima transfer dana.
Aliran uang, pihak yang memerintahkan pencairan, penerima manfaat, hingga dugaan penggunaan anggaran di luar peruntukan harus diurai secara terang.
Kini, bola berada di tangan JPU Kejati Maluku Utara untuk menindaklanjuti pernyataan majelis hakim tersebut. Apakah keterangan Om Dero akan menjadi pintu masuk untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara Isda Taliabu, atau justru menyisakan pertanyaan besar mengenai pertanggungjawaban uang negara?
Yang jelas, persidangan telah memperlihatkan satu hal: perkara pembangunan Isda senilai Rp17,5 miliar ini masih menyimpan sejumlah persoalan yang harus dibuka secara tuntas di hadapan hukum.
(RED)
About The Author
