Maluku Utara — Persidangan kasus dugaan korupsi pembangunan Istana Daerah (Isda) Kabupaten Pulau Taliabu mulai membuka tabir dugaan penyimpangan proyek bernilai Rp 17,5 miliar. Mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode, Aliong Mus, kini harus duduk di kursi terdakwa setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap dugaan kerugian negara lebih dari Rp 8 miliar.
Lebih mengejutkan, dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Senin (9/11/2026), jaksa juga mengungkap dugaan aliran dana sebesar Rp 2,4 miliar yang disebut diterima Aliong Mus.
Angka tersebut menjadi salah satu poin penting dalam perkara yang menyeret mantan orang nomor satu di Kabupaten Pulau Taliabu itu.
“Kerugian negara mencapai Rp 8 miliar lebih. Terdakwa menerima aliran dana Rp 2,4 miliar,” ungkap JPU saat membacakan dakwaan di hadapan majelis hakim.
Perkara ini berkaitan dengan proyek pembangunan Isda Pulau Taliabu yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023. Proyek dengan nilai anggaran Rp 17,5 miliar itu diduga mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya hingga menimbulkan kerugian keuangan negara.
Dalam perkara tersebut, Aliong didakwa bersama tiga terdakwa lainnya. Jaksa menduga keterlibatan para terdakwa berkaitan dengan penyimpangan pelaksanaan proyek pembangunan gedung yang semestinya menjadi salah satu fasilitas pemerintahan daerah tersebut.
Aliong dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 620 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Penyesuaian Pidana juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dakwaan itu disusun secara subsidair dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Sidang perdana dipimpin Ketua Majelis Hakim Kadar Noh dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Menariknya, setelah mendengarkan seluruh uraian dakwaan jaksa, Aliong melalui tim penasihat hukumnya yang dipimpin Gafar Tuanane memilih tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
Dengan tidak adanya eksepsi, perkara ini akan berlanjut ke tahap pembuktian. Jaksa dijadwalkan menghadirkan sejumlah saksi pada persidangan berikutnya, Kamis (12/11/2026).
Jejak Perkara Mulai Terkuak
Kasus pembangunan Isda Taliabu bukan perkara yang baru menyeret pihak-pihak terkait ke meja hijau. Sebelumnya, sejumlah orang yang terlibat dalam proyek tersebut juga telah menjalani proses hukum.
Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun, Yopi Saraung, telah divonis enam tahun penjara, denda Rp 500 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 2 miliar.
Sementara itu, kontraktor proyek, Melankton Relandesang, dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta.
Adapun mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulau Taliabu, Suprayitno, masih menjalani persidangan dalam perkara terpisah.
Kini, perhatian publik tertuju pada proses pembuktian perkara yang melibatkan Aliong Mus. Persidangan mendatang akan menjadi momentum bagi jaksa untuk menguraikan bukti-bukti atas dugaan aliran dana Rp 2,4 miliar serta konstruksi kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp 8 miliar.
Publik tentu menanti bagaimana fakta-fakta tersebut diuji di ruang sidang, termasuk sejauh mana dugaan keterlibatan masing-masing pihak dapat dibuktikan secara hukum.
(Tim/Red)


