BUKITTINGGI — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya sinkronisasi program dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Menurutnya, keberhasilan pemulihan tidak cukup diukur dari penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, memulihkan pelayanan publik, serta memperkuat ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana.
Penegasan tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 pada instansi vertikal kementerian/lembaga bidang infrastruktur di Bukittinggi, Rabu (14/10/2026).
Mahyeldi mengatakan, pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar pada November 2025 membutuhkan kerja sama lintas sektor yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Karena itu, seluruh program pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, tingkat kerusakan, urgensi pelayanan, risiko bencana, serta kesiapan pelaksanaan di lapangan.
Ia menekankan, pembangunan infrastruktur pascabencana harus terintegrasi dengan kebutuhan kawasan, mulai dari akses jalan, penyediaan air minum, sanitasi, fasilitas publik, hingga dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, program pemulihan tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga mendorong kehidupan masyarakat kembali berjalan normal.
“Apa yang akan dijadikan prioritas itu mesti berdasarkan kebutuhan masyarakat. Orientasinya harus dampak, bukan cuma hasil,” tegas Mahyeldi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Mahyeldi meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama balai serta satuan kerja kementerian/lembaga menyelaraskan program dan pendanaan yang tersedia dengan kebutuhan aktual di lapangan. Berbagai kebutuhan yang belum terakomodasi pada 2026, menurutnya, harus tetap didata agar dapat menjadi bahan perencanaan pada tahun berikutnya.
Ia juga meminta setiap potensi hambatan dibahas bersama dengan mengedepankan alternatif penyelesaian yang jelas, sehingga pelaksanaan program tidak terkendala persoalan koordinasi maupun ketidaksesuaian perencanaan.
“Agar hasilnya maksimal, pemerintah daerah dan balai harus lancar koordinasinya. Tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam menyelesaikan setiap hambatan,” ujarnya.
Selain sinkronisasi program dan anggaran, Mahyeldi menyoroti pentingnya akurasi data serta koordinasi lintas kewenangan, khususnya dalam penanganan pembangunan hunian tetap di Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Kota Padang, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Untuk perencanaan 2027, ia meminta agar kesiapan lahan, kelengkapan dokumen teknis, keakuratan data penerima manfaat, serta dukungan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur diperhatikan sejak tahap awal. Penyelarasan sumber pendanaan melalui APBN, APBD, dan transfer ke daerah juga harus dilakukan sesuai ketentuan agar pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih.
Mahyeldi berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan konkret mengenai pelaksanaan kegiatan pada 2026, penetapan prioritas kebutuhan 2027, serta langkah penyelesaian berbagai kendala yang masih dihadapi. Setiap kesepakatan, katanya, perlu dilengkapi penanggung jawab dan jadwal tindak lanjut agar perkembangannya dapat dipantau serta dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Provinsi Sumbar, Widya Prima Hatta, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut berlangsung selama dua hari, 13–14 Oktober 2026. Kegiatan ini melibatkan sekitar 203 peserta dari instansi vertikal, kementerian/lembaga bidang infrastruktur, Pemerintah Provinsi Sumbar, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar.
Widya menjelaskan, forum tersebut bertujuan menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, termasuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selain itu, rapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi hambatan sekaligus merumuskan langkah pelaksanaan program secara efektif dan efisien.
Berdasarkan laporan Balai Wilayah Sungai Sumatera V per 6 Oktober 2026, terdapat 56 kegiatan dengan status pelaksanaan yang beragam. Sebagian paket pekerjaan telah terkontrak, sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses lelang. Perkembangan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebutuhan tindak lanjut dan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, pembangunan 813 unit hunian tetap yang terbagi dalam lima paket pekerjaan, berdasarkan data per 4 Oktober 2026, masih berada pada tahap awal. Kondisi tersebut perlu terus dipantau dan diselaraskan dengan kesiapan pelaksanaan serta kebutuhan masyarakat terdampak agar pembangunan dapat berjalan sesuai sasaran.
Widya menambahkan, koordinasi pembangunan tidak berhenti pada sektor infrastruktur. Rangkaian rapat koordinasi akan dilanjutkan dengan pembahasan bidang perencanaan pembangunan manusia serta bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam. Langkah ini diharapkan memperkuat keterpaduan perencanaan lintas sektor dan lintas pemerintahan.
Melalui sinkronisasi program dan anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar berharap percepatan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih terarah, dengan kebutuhan prioritas ditangani sesuai kewenangan dan kemampuan pendanaan. Pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi ancaman bencana pada masa mendatang.
Sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota menjadi faktor penting untuk memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan perencanaan yang terintegrasi, pelaksanaan yang terukur, dan pengawasan berkelanjutan, Sumbar diharapkan mampu mempercepat pemulihan sekaligus mewujudkan pembangunan yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan.
(adpsb/rmz/bud)
About The Author
