KEPULAUAN RIAU — Di tengah pekatnya malam dan riuhnya suara mesin generator yang meraung bersahut-sahutan, denyut nadi kehidupan warga Batam, Bintan, dan Tanjungpinang seolah terhenti. Sejak Senin (12/10/2026), pemadaman listrik massal (blackout) melumpuhkan kawasan kepulauan ini. Pasokan air bersih terhenti karena pompa tak berdaya, jaringan telekomunikasi terputus, dan lampu lalu lintas padam memicu kesemrawutan di jalanan. Bagi para pelaku usaha mikro, krisis ini menjadi ancaman nyata ketika bahan baku membusuk di dalam lemari pendingin, transaksi digital lumpuh total, dan biaya operasional membengkak demi membeli bahan bakar genset.
Namun, di tengah penderitaan ratusan ribu warga yang menantikan kepastian dan respons cepat, tanggapan yang muncul dari pucuk pimpinan daerah justru memicu gelombang kekecewaan. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengimbau masyarakat untuk banyak bersyukur dan mendoakan PLN agar proses pemulihan berjalan lancar. Pernyataan tersebut dinilai melukai rasa keadilan publik dan memantik kritik keras dari tokoh Pemuda Kepri, Okta Alam Syah.
Okta menegaskan bahwa masalah utamanya bukan terletak pada ajakan berdoa atau bersyukur, melainkan pada ketepatan respons seorang kepala daerah saat warganya dihantam krisis infrastruktur vital. Dalam situasi darurat, rakyat membutuhkan kejelasan mengenai penyebab gangguan, estimasi waktu pemulihan, serta langkah nyata pemerintah untuk melindungi aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.
“Di tengah lumpuhnya denyut nadi perekonomian, padamnya aliran air bersih, dan terputusnya jaringan komunikasi, masyarakat Kepulauan Riau justru disuguhi retorika spiritual yang salah tempat,” ujar Okta.
Ia menambahkan, masyarakat memilih kepala daerah untuk menjalankan fungsi eksekutif yang responsif dan solutif. Menurutnya, meminta masyarakat pasrah atas kegagalan sistemik infrastruktur merupakan bentuk ironi dalam etika pemerintahan modern.
“Masyarakat memilih seorang gubernur untuk menjadi kepala eksekutif dan pemecah masalah (problem solver), bukan sebagai penasihat spiritual di saat jeritan masyarakat membutuhkan jawaban dan penyelesaian konkret,” tegasnya.
Krisis kelistrikan ini memang berdampak luas secara sistemik. Data mencatat tak kurang dari 411.219 pelanggan PLN terdampak, dengan sekitar 90 persen wilayah Batam mengalami pemadaman akibat beban terganggu mencapai 501,8 megawatt. Di Bintan, warga harus menghadapi pemadaman yang berlangsung hingga 24 jam penuh, sementara Tanjungpinang terpaksa menerapkan sistem pemadaman bergilir.
Meskipun PLN menyatakan pemulihan transmisi dan gardu induk telah melampaui 99 persen, proses penormalan di tingkat gardu distribusi masih terus berlangsung.
Bagi Okta, krisis ini memperlihatkan bahwa gangguan kelistrikan tidak lagi sekadar masalah teknis penyedia layanan, melainkan telah bergeser menjadi persoalan kebijakan publik. Etika pemerintahan menuntut pemimpin untuk peka terhadap kondisi warga, memastikan tindakan emergency berjalan, dan menjelaskan tanggung jawab pemerintah secara terbuka.
“Menuntut masyarakat bersyukur atas kegagalan sistemik infrastruktur adalah ironi dalam etika pemerintahan modern. Pemimpin dinilai dari tindakan nyata, keterbukaan informasi, dan kemampuannya memastikan masyarakat terlindungi ketika krisis terjadi,” pungkas Okta. ( Ws)
About The Author
