Medan – Gelombang protes kaum buruh kembali mengguncang Kota Medan. Ribuan pekerja yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bergerak (Gebrak) Sumatera Utara turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, Rabu (24/6/2026), menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), mendesak penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja.
Aksi yang melibatkan tujuh federasi dan serikat pekerja tersebut dimulai dari kawasan Simpang KIM Medan sebelum bergerak menuju sejumlah titik strategis, mulai dari Kantor PLN Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Kantor PT Pertamina Patra Niaga Medan, DPRD Sumatera Utara, hingga Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Dengan membawa spanduk, poster, dan pengeras suara, massa secara bergantian menyampaikan tuntutan yang mereka nilai mewakili keresahan kaum buruh terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap semakin menekan kehidupan masyarakat pekerja.
Koordinator aksi dari FSP KEP SPSI Medan, Abd. Rahman, menegaskan bahwa kenaikan harga BBM akan memicu efek berantai terhadap meningkatnya biaya hidup, harga kebutuhan pokok, serta ongkos transportasi yang pada akhirnya membebani kaum buruh.
“Belum lama ini kami berjuang menolak berbagai beban pajak yang memberatkan rakyat. Namun sekarang pemerintah justru kembali membuat kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan buruh melalui kenaikan BBM,” tegas Rahman di hadapan massa aksi.
Tak hanya menyoroti persoalan BBM, massa Gebrak juga melontarkan kritik keras terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dijalankan pemerintah. Menurut mereka, program tersebut dinilai belum menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat pekerja.
“Yang membuat rakyat semakin kecewa, pemerintah justru menjalankan program MBG yang kami nilai sarat persoalan. Karena itu kami meminta harga BBM diturunkan dan program MBG dihentikan,” seru Rahman yang langsung disambut teriakan dukungan dari ribuan peserta aksi.
Senada dengan itu, pimpinan serikat pekerja lainnya, Ahmad Rifa’i dan OK Nasrun Effendi, meminta Gubernur Sumatera Utara agar tidak menutup mata terhadap aspirasi buruh dan meneruskan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat.
Menurut mereka, berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan semakin menekan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.
Selain menolak kenaikan BBM dan penghentian MBG, massa aksi juga kembali menyuarakan tuntutan penghapusan pajak yang dianggap memberatkan masyarakat serta mendesak pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja yang selama ini menjadi salah satu isu utama perjuangan kalangan buruh.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib serta damai. Setelah menyampaikan aspirasi di sejumlah titik, massa akhirnya membubarkan diri usai perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima dan berjanji meneruskan tuntutan yang disampaikan.
Meski demikian, Gebrak Sumut menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan buruh dan masyarakat luas. Mereka juga tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons serius dari pemerintah.
Rahman
About The Author
