Batusangkar-Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satuan pendidikan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Hal tersebut disampaikan Ahmad Fadly saat menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Pengelolaan BOSP untuk mendukung pemenuhan layanan pendidikan Tahun 2025 hingga Semester II Tahun 2026, Senin (28/9/2026), di Indojolito Batusangkar.
Menurut Ahmad Fadly, hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan dana BOSP.
“Hasil ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, meningkatkan kapasitas SDM BOSP di tingkat satuan pendidikan dan memastikan pelaporan realisasi dana BOSP dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Barat yang telah melaksanakan pemeriksaan di Kabupaten Tanah Datar.
“Kehadiran BPK RI merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata keuangan daerah yang transparan, tertib dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan BOSP yang langsung menyentuh layanan pendidikan di satuan pendidikan. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada BPK RI,” kata Ahmad Fadly.
Pada kesempatan tersebut, Wabup juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan tugas pemeriksaan di Kabupaten Tanah Datar terdapat kekurangan maupun hambatan.
Sebelumnya, Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Weliya Elfajri, menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan selama 30 hari telah menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
Ia menjelaskan, terdapat empat aspek utama yang menjadi perhatian dalam penilaian integritas dan risiko pengelolaan dana BOSP.
“Empat aspek utama tersebut adalah transparansi dan perencanaan, pengadaan barang dan jasa di sekolah, keabsahan laporan keuangan dan administrasi, serta pengelolaan dan penggunaan dana,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selanjutnya diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut guna memperkuat tata kelola BOSP dan mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Tanah Datar Abdurahman Hadi, Asisten Administrasi Umum Sri Mulyani, Inspektur Kabupaten Tanah Datar Helfy Rahmy Harun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Alfi Hidayati, sejumlah kepala OPD serta undangan lainnya.
(Suherman)
About The Author
