Banner iklan Muba

Fatrionaldi Desak Pemko Sawahlunto Percepat Penyelesaian Kegiatan APBD 2026

More articles

Sawahlunto– Ketua Fraksi PAN-PKB DPRD Kota Sawahlunto, Fatrionaldi, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Sawahlunto segera mempercepat dan menuntaskan seluruh kegiatan APBD 2026 yang belum terealisasi. Ia menilai, lambatnya pelaksanaan sejumlah kegiatan harus menjadi perhatian serius agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Desakan tersebut disampaikan Fatrionaldi dalam pembahasan APBD 2027 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Sawahlunto, Senin (16/11/2026).

Menurut Fatrionaldi yang akrab disapa Bang On, sisa waktu hingga penutupan tahun anggaran pada Desember mendatang harus dimanfaatkan secara maksimal. Sejumlah paket pekerjaan, termasuk yang melalui proses tender, perlu segera dikejar penyelesaiannya. Ia juga meminta Dinas PUPR memanggil kontraktor yang belum menunjukkan progres pekerjaan.

“Kegiatan yang belum jalan, segera disegerakan. Panggil kontraktornya. Ini demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Politisi PAN yang merupakan putra asli Kolok dan anggota DPRD terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Barangin itu menilai, keterlambatan pelaksanaan kegiatan APBD murni masih dapat dimaklumi sepanjang tetap sesuai ketentuan. Namun, ia menegaskan kegiatan mitigasi bencana tidak boleh ditunda karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

“Kalau mitigasi bencana tidak dilaksanakan, kita yang rugi. Anggarannya terkena pangkas, masyarakat juga tidak terlindungi,” ujarnya.

Dalam pembahasan tersebut, pihak Pemko menjelaskan sejumlah kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DAK Sawit belum masuk dalam pembahasan APBD 2027 karena masih dalam proses peninjauan.

Persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian. Terkait sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan atau penurunan badan jalan, Pemko menjelaskan kondisi tersebut disebabkan pipa PDAM yang pecah atau mengalami kebocoran di bawah permukaan jalan. Penanganannya saat ini dilakukan oleh Dinas PUPR melalui pekerjaan pengecoran ulang.

“Jalan yang turun itu karena pipa PDAM bocor di bawahnya. Sekarang sedang dicor ulang oleh PUPR,” jelas perwakilan Pemko dalam rapat.

Sementara itu, kerusakan di Jalan Simpang Muara Baling, yang merupakan jalan berstatus provinsi dan dikerjakan pada 2025, juga menjadi sorotan. Pemko menyebutkan, koordinasi dengan pemerintah provinsi telah dilakukan untuk penanganan sementara, sembari menunggu perbaikan lebih lanjut pada awal 2027.

Fatrionaldi juga menyoroti aset daerah yang belum termanfaatkan. Ia meminta Pemko segera mengambil keputusan terhadap aset-aset tersebut, baik melalui proses lelang maupun penyelesaian status hukumnya, agar tidak terus mengalami penurunan nilai dan menjadi beban pemerintah daerah.

Di sektor kebudayaan, pembahasan mengungkapkan bahwa Museum Gudang Ransum dan Museum Lubang Suro berstatus pinjam pakai dari PT Bukit Asam (PTBA) tanpa biaya sewa. Sementara Museum Kereta Api dikenakan biaya sewa sebesar Rp113 juta per tahun.

Pada sektor kesehatan, penguatan pelayanan RSUD juga menjadi perhatian dalam perencanaan APBD 2027. Usulan anggaran mencakup penguatan tenaga medis dengan delapan dokter spesialis rujukan serta dua dokter subspesialis melalui program pendidikan dokter spesialis (PPDS) anestesi dan non-anestesi.

Selain itu, turut diusulkan penambahan anggaran obat-obatan dan bahan habis pakai (BHP), renovasi ruang rawat inap paru, serta pelatihan bagi dokter dan perawat ICU guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Adapun di bidang Bina Marga, alokasi anggaran diarahkan untuk pemeliharaan jalan strategis, mengakomodasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang menjadi prioritas, pemeliharaan lampu penerangan jalan umum, drainase, serta penataan kawasan perkotaan.

Fatrionaldi berharap seluruh perencanaan APBD 2027 disusun berdasarkan kebutuhan prioritas dan kepentingan masyarakat. Ia menegaskan, penggunaan anggaran daerah harus mengedepankan prinsip tepat sasaran, transparansi, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan Kota Sawahlunto.

“APBD 2027 harus tepat sasaran, transparan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya. (d)

About The Author

spot_img

Latest