Kab. Solok — Rentetan bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat pada Oktober 2025, disusul galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, pada 21 September 2026, semestinya menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara serius kondisi lingkungan, tata ruang dan kawasan hulu.
Sorotan tersebut semakin menguat setelah WALHI Sumatera Barat menyoroti kondisi ekologis kawasan hulu Gunung Talang pascagalodo Arosuka.
Direktur Eksekutif WALHI Sumbar, Tommy Adam, menilai hujan deras memang menjadi pemicu bencana, namun besarnya dampak galodo perlu dilihat secara lebih luas, termasuk kondisi kawasan hulu, perubahan fungsi lahan dan tata ruang.
«“Hujan deras hanyalah pemicu di lapangan, sementara besarnya dampak galodo Arosuka berkaitan langsung dengan kerusakan ekologis di kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, dan buruknya tata ruang,” ujar Tommy Adam.»
Pernyataan WALHI tersebut membuka pertanyaan penting yang tidak semestinya berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir.
Apakah rangkaian bencana sejak Oktober 2025 hingga galodo Arosuka sudah cukup menjadi alarm bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah daerah? Ataukah pemerintah baru akan kembali bergerak setelah bencana berikutnya terjadi?
Pemerintah perlu membuka evaluasi secara transparan mengenai kondisi kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, pengawasan tata ruang serta langkah pemulihan ekologis yang telah dilakukan setelah bencana sebelumnya.
Apalagi, apabila terdapat perubahan pemanfaatan lahan di kawasan yang memiliki fungsi penting bagi keseimbangan lingkungan, publik berhak mengetahui apakah seluruh proses tersebut telah sesuai dengan tata ruang, ketentuan lingkungan dan daya dukung kawasan.
Penanganan bencana tidak seharusnya berhenti pada pembersihan lumpur, material kayu dan batu, perbaikan jalan maupun pembangunan kembali fasilitas yang rusak.
Hulu harus menjadi perhatian.
Sebab, ketika kawasan hulu mengalami tekanan ekologis, masyarakat di wilayah hilir dapat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya ketika hujan ekstrem kembali terjadi.
Kini galodo Arosuka bukan hanya menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam pemulihan pascabencana. Peristiwa tersebut juga menjadi momentum untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar:
Akankah bencana Oktober 2025 dan galodo Arosuka 2026 benar-benar menjadi alarm untuk membenahi tata ruang dan menjaga kawasan hulu, atau masyarakat kembali harus menunggu bencana berikutnya sebelum evaluasi dilakukan?
Publik menunggu langkah konkret Pemprov Sumatera Barat dan Pemkab Solok. Bukan hanya setelah bencana terjadi, tetapi juga bagaimana pemerintah mencegah agar risiko serupa tidak terus berulang. (Rian)
About The Author
