Jakarta – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mulai melakukan transformasi strategi pembangunan dengan menyiapkan berbagai skema pembiayaan alternatif di luar APBD. Langkah ini ditempuh sebagai respons atas tantangan fiskal daerah, terutama akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), yang berdampak pada ruang gerak pembangunan dan pemenuhan belanja prioritas.
Komitmen tersebut mengemuka saat Sekretaris Daerah Kabupaten Muba, Drs. Syafaruddin, M.Si, didampingi Kepala Bappeda Dr. Mursalin, S.E., M.M, mengikuti Rapat Koordinasi terkait kondisi fiskal daerah dan upaya penanganan dampak penurunan DBH di Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Pemkab Muba secara khusus berkonsultasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk merumuskan strategi pembiayaan pembangunan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan guna menjaga laju pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal.
Syafaruddin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas yang telah membuka ruang dialog dan pendampingan bagi Pemkab Muba dalam mencari solusi atas tantangan keuangan daerah.
“Kami berterima kasih kepada Kementerian PPN/Bappenas, khususnya Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, yang telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk berdiskusi dan berkonsultasi mengenai arah pembangunan daerah ke depan,” ujarnya.
Menurut Syafaruddin, dinamika fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada APBD maupun transfer pemerintah pusat. Dibutuhkan terobosan pembiayaan yang mampu membuka peluang percepatan pembangunan melalui keterlibatan berbagai pihak.
“Ke depan, pembangunan daerah harus ditopang oleh sumber pembiayaan yang lebih beragam. Ketergantungan terhadap APBD dan transfer pusat perlu dikurangi dengan memanfaatkan berbagai alternatif pembiayaan yang dapat memperkuat kapasitas pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi ekonomi yang besar dan kompetitif untuk menarik minat investor. Potensi tersebut tersebar di berbagai sektor strategis, seperti minyak dan gas bumi, perkebunan, energi, hilirisasi industri, pengembangan kawasan ekonomi, konektivitas jalan tol, pembangunan kawasan vokasi, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia.
“Potensi yang dimiliki Muba sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana mengemas potensi tersebut menjadi proyek-proyek yang layak investasi, memiliki nilai ekonomi, dan menarik bagi mitra pembangunan maupun investor,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Muba, Dr. Mursalin, menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan sejumlah proyek strategis yang memiliki peluang untuk dibiayai melalui skema alternatif di luar APBD.
Beberapa instrumen pembiayaan yang menjadi fokus pengembangan antara lain Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), program Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR/TSP), penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta investasi dari sektor swasta.
“Kami berharap Bappenas dapat memberikan pendampingan sejak tahap awal, mulai dari penyusunan project pipeline daerah, identifikasi skema pembiayaan yang paling sesuai, hingga membuka akses komunikasi dengan kementerian/lembaga, BUMN, dan calon investor potensial,” jelas Mursalin.
Di sisi lain, Koordinator Tim Keuangan Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI, Yuanita Habibah, mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Muba yang mulai melakukan transformasi pola pembiayaan pembangunan di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks.
Menurutnya, perubahan paradigma pembiayaan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan dan terbatasnya kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Kami melihat Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi ekonomi yang kuat serta sejumlah sektor unggulan yang sangat prospektif untuk dikembangkan menjadi proyek strategis yang menarik bagi investor. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana potensi tersebut diterjemahkan menjadi project pipeline yang matang, terukur, dan memiliki nilai investasi yang jelas,” ujarnya.
Melalui sinergi dengan Bappenas, Pemkab Muba berharap dapat mempercepat lahirnya proyek-proyek strategis yang tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga mampu menarik partisipasi dunia usaha dan investor. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi pembangunan Musi Banyuasin yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa mendatang.
Edi
About The Author
