Pembangunan daerah tidak boleh lagi berhenti pada proyek fisik semata. Pemerintah daerah didorong memastikan setiap pembangunan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Jayadikarta, yang menekankan bahwa pembangunan harus mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, infrastruktur yang dibangun harus terintegrasi dengan sektor-sektor produktif seperti pertanian, pariwisata, UMKM, dan perdagangan. Tanpa keterkaitan tersebut, pembangunan berisiko tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
“Infrastruktur harus memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa daya tarik investasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh kekuatan ekosistem ekonomi daerah secara menyeluruh.
Mewakili Bupati Ahmad Rifa’i, Ahmad Jayadikarta turut menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Menurutnya, RKPD harus menjadi langkah strategis dalam menentukan arah pembangunan yang berkelanjutan, terarah, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan nasional.
Ia menambahkan, proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan tahapan penting yang telah diatur secara sistematis dan harus dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa tantangan pembangunan daerah tidak hanya pada perencanaan, tetapi juga pada implementasi di lapangan. Tanpa komitmen dan pengawasan yang kuat, pembangunan berisiko tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Karena itu, publik kini menaruh harapan agar penyusunan RKPD 2027 tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, melainkan benar-benar menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara konkret. Supri
About The Author
