Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melaporkan progres dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terhadap pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan tersebut mencakup percepatan penataan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang sebagai fondasi bagi pengembangan kawasan pangan nasional.
“Yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pengembangan kawasan Papua Selatan, pertama adalah penyesuaian tata ruang. Alhamdulillah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan telah ditetapkan pada Oktober 2025. Kedua, terkait perencanaan rinci, dari target 19 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Papua Selatan, saat ini empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah,” ujar Wamen Ossy dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (10/06/2026).
Dari empat RDTR tersebut, tiga telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan penyusunan RDTR lainnya guna memperkuat kepastian pemanfaatan ruang sekaligus meningkatkan kemudahan berusaha dan investasi di Papua Selatan.
Dalam Rakortas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Wamen Ossy juga memaparkan perkembangan perizinan pemanfaatan ruang. Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung pengembangan kawasan. Selain itu, terdapat tiga permohonan KKPR lainnya yang masih dalam proses. KKPR yang telah diterbitkan akan dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan tanaman pangan, pelabuhan pendukung, dan kawasan perkebunan kelapa sawit.
“Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN akan selalu mendukung setiap permohonan KKPR yang diajukan kepada kami, sepanjang seluruh persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi,” tegas Wamen Ossy yang hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
Wamen Ossy juga menyampaikan bahwa Papua Selatan telah memenuhi ketentuan nasional terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan capaian sebesar 87,24 persen. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Papua Selatan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu lumbung pangan, energi, dan bioindustri nasional. Kementerian ATR/BPN berkomitmen memastikan setiap tahapan pengembangan kawasan didukung oleh tata ruang yang berkualitas, legalitas yang jelas, serta kepastian pemanfaatan ruang sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, beserta jajaran; Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; serta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hadir pula perwakilan Pemerintah Kabupaten Merauke serta para pejabat dari kementerian/lembaga terkait.
(MW/JR)
About The Author
