Mutu Konstruksi, Penerapan K3, hingga Dugaan Keterkaitan Pokir Anggota DPRD Sumbar Menjadi Tanda Tanya
Solok – Pelaksanaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Bdr. Pamujan di kawasan Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dengan nilai kontrak Rp395.800.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, mulai menjadi sorotan.
Proyek yang berdasarkan papan informasi tercatat dikerjakan oleh CV Gudang Mutiara tersebut memunculkan sejumlah dugaan dan pertanyaan, mulai dari mutu konstruksi, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hingga pihak yang sebenarnya bertanggung jawab mengendalikan pekerjaan di lapangan.
Sorotan semakin menguat setelah muncul perbedaan keterangan antara pihak CV Gudang Mutiara dengan Ari Ane terkait keterlibatannya dalam pelaksanaan proyek.
Di sisi lain, informasi mengenai dugaan hubungan keluarga Ari Ane dengan Daswippetra Dt. Manjinjiang Alam, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, serta dugaan keterkaitan proyek dengan program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), juga perlu mendapatkan penjelasan dan verifikasi.
Kondisi Konstruksi Memunculkan Dugaan Permasalahan Teknis
Berdasarkan pantauan tim media pada Senin (9/11/2026), ditemukan sejumlah kondisi pekerjaan yang dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan teknis lebih lanjut.
Pada pemasangan batu kali untuk dinding saluran, pasangan batu terlihat berada dekat dengan dinding tanah galian tanpa terlihat ruang kerja (working space) yang memadai.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana proses pengerjaan bagian belakang pasangan batu, termasuk pekerjaan plesteran kasar (beraben) dan penimbunan kembali (backfill) yang seharusnya dilakukan sesuai metode serta spesifikasi teknis.
Selain itu, pemasangan batu terlihat dilakukan pada dasar saluran yang masih berlumpur dan terdapat genangan air. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa proses pengeringan atau pengendalian air (dewatering) perlu diperiksa lebih lanjut.
Pada bagian dinding pasangan batu yang telah terpasang, tim media juga belum melihat adanya lubang suling-suling (weep holes) untuk membantu mengalirkan tekanan air.
Sementara itu, proses pencampuran semen dan pasir terlihat dilakukan secara manual. Kesesuaian komposisi campuran tersebut perlu dibandingkan dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.
Temuan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Namun, kondisi visual di lapangan patut menjadi perhatian PPK dan konsultan pengawas agar tidak muncul dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
Terlebih, kawasan tersebut diketahui memiliki risiko banjir bandang. Karena itu, ketahanan konstruksi seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan pekerjaan.
Jangan sampai risiko bencana justru menjadi alasan untuk membenarkan apabila di kemudian hari ditemukan kerusakan akibat mutu pekerjaan yang tidak sesuai standar.
Penerapan K3 Diduga Belum Maksimal
Selain mutu konstruksi, penerapan keselamatan kerja juga menjadi sorotan.
Dalam pantauan di lokasi, sejumlah pekerja terlihat beraktivitas di area galian dan genangan lumpur tanpa tampak menggunakan APD secara lengkap, seperti helm proyek, sepatu keselamatan (safety boots), dan rompi kerja.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa pengawasan penerapan keselamatan konstruksi perlu dievaluasi.
Apakah penyedia jasa telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai ketentuan? Siapa yang bertanggung jawab memastikan pekerja terlindungi selama pekerjaan berlangsung?
Hal ini perlu mendapatkan penjelasan dari penyedia jasa, konsultan pengawas, dan PPK.
Konsultan Pengawas Menyatakan Metode Sesuai Perencanaan
Saat dikonfirmasi di lokasi, pihak konsultan pengawas menyampaikan bahwa metode pekerjaan yang diterapkan tidak menyalahi aturan dan telah mengikuti dokumen perencanaan.
Namun, pernyataan tersebut perlu diperkuat dengan pemeriksaan teknis terhadap gambar kerja, spesifikasi, metode pelaksanaan, serta hasil pengawasan di lapangan.
Apalagi, pekerjaan berada di kawasan yang memiliki potensi banjir bandang. Ketahanan konstruksi dan kesesuaian mutu pekerjaan menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.
Cv Gudang Mutiara Sebut Ari Ane Sebagai Pelaksana Lapangan
Berdasarkan papan informasi, proyek tersebut berada di bawah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat.
Proyek memiliki nomor kontrak 02.36/PJPA.PL-SDA.BK/APBD/IX-2026, nilai kontrak Rp395.800.000, dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender. Nama CV Gudang Mutiara tercantum sebagai perusahaan pelaksana.
Ketika tim media berada di lokasi, sejumlah pekerja menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan milik seseorang bernama Ari Ane.
Informasi itu kemudian dikonfirmasi kepada pihak CV Gudang Mutiara melalui sambungan telepon.
Panggilan diterima oleh Susi, istri Direktur CV Gudang Mutiara, Irwan, yang mewakili pihak perusahaan.
Dalam keterangannya, Susi membenarkan bahwa proyek tersebut merupakan paket pekerjaan perusahaan mereka. Namun, ia menyebut pelaksanaannya dilakukan bekerja sama dengan Ari Ane.
“Memang betul itu pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh perusahaan kami, namun kami bekerja sama dengan Ari Ane. Bapak bisa datang saja ke kantornya. Dia juga punya toko bangunan, di sebelah toko ada kantornya. Bapak bisa konfirmasi langsung bersama Ari Ane, karena Ari Ane pelaksana lapangan,” ujar Susi kepada awak media.
ARI ANE MEMBANTAH, MENGAKU HANYA PEMASOK MATERIAL
Berbeda dengan keterangan pihak perusahaan, Ari Ane justru membantah dirinya terlibat sebagai pelaksana pekerjaan.
Ketika dikonfirmasi secara langsung oleh tim media, ia menyatakan bahwa keterlibatannya hanya sebatas pemasok material bangunan.
“Saya tidak ikut mengerjakan proyek itu, saya hanya sebatas pemasok material saja,” ujar Ari Ane.
Perbedaan keterangan tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai dugaan bentuk kerja sama antara CV Gudang Mutiara dengan Ari Ane.
Mengapa pihak perusahaan menyebut Ari Ane sebagai pelaksana lapangan, sementara yang bersangkutan membantah dan menyatakan hanya sebagai pemasok material?
Siapa sebenarnya yang mengatur tenaga kerja, mengendalikan pekerjaan, serta bertanggung jawab terhadap mutu konstruksi dan keselamatan pekerja?
Apakah bentuk kerja sama tersebut telah diketahui PPK dan sesuai dengan ketentuan kontrak?
Pertanyaan ini penting dijawab untuk memastikan tidak terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.
Dugaan Keterkaitan Pokir Anggota Dprd Sumbar Perlu Ditelusuri
Informasi yang diperoleh tim media menyebutkan adanya dugaan hubungan keluarga antara Ari Ane dengan Daswippetra Dt. Manjinjiang Alam, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Selain itu, muncul informasi mengenai dugaan keterkaitan proyek rehabilitasi jaringan irigasi tersebut dengan program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD yang bersangkutan.
Namun, informasi tersebut belum dapat dipastikan tanpa adanya dokumen resmi dan konfirmasi dari pihak berwenang.
Jika benar proyek tersebut berkaitan dengan Pokir Daswippetra, sejumlah hal perlu dijelaskan secara terbuka.
Apakah Daswippetra mengetahui dugaan keterlibatan Ari Ane dalam pelaksanaan pekerjaan?
Apakah Ari Ane benar bertindak sebagai pelaksana lapangan atau hanya sebagai pemasok material sebagaimana pengakuannya?
Apakah PPK mengetahui bentuk kerja sama antara CV Gudang Mutiara dengan pihak lain?
Apakah terdapat potensi konflik kepentingan yang perlu ditelusuri oleh lembaga pengawasan?
Perlu ditegaskan, hubungan keluarga antara anggota DPRD dengan seseorang yang terlibat dalam proyek tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum. Begitu pula dugaan keterkaitan dengan Pokir tidak otomatis menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan.
Namun, apabila informasi tersebut benar, transparansi mengenai proses pengadaan, hubungan kerja sama, pengendalian pekerjaan, dan pembayaran menjadi penting untuk diperiksa.
PPK, DINAS SDABK, DAN INSPEKTORAT DIMINTA TURUN TANGAN
Melihat sejumlah persoalan tersebut, tim media mendorong PPK, Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat, serta Inspektorat untuk melakukan penelusuran sesuai kewenangan masing-masing.
Beberapa hal yang perlu diperiksa dan dijelaskan antara lain:
1. Apakah proyek tersebut benar berkaitan dengan Pokir Daswippetra Dt. Manjinjiang Alam?
2. Siapa pihak yang secara resmi bertanggung jawab mengendalikan pekerjaan di lapangan?
3. Apakah Ari Ane terlibat sebagai pelaksana lapangan atau hanya pemasok material?
4. Apakah PPK mengetahui bentuk kerja sama antara CV Gudang Mutiara dengan Ari Ane?
5. Apakah pelaksanaan konstruksi telah sesuai gambar perencanaan, spesifikasi teknis, dan kontrak?
6. Apakah penerapan K3 telah dilaksanakan sesuai ketentuan keselamatan konstruksi?
7. Apakah perencanaan telah memperhitungkan risiko banjir bandang di kawasan tersebut?
8. Apakah terdapat indikasi konflik kepentingan atau penyimpangan yang perlu diperiksa lebih lanjut?
Pemeriksaan diperlukan agar penggunaan anggaran APBD sebesar Rp395,8 juta dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi, teknis, maupun pelaksanaan di lapangan.
FOKUSTKP.com menegaskan bahwa seluruh informasi dalam pemberitaan ini merupakan hasil pemantauan lapangan dan keterangan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.
Berbagai dugaan yang disampaikan masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut. Pemberitaan ini bukan merupakan penetapan kesalahan ataupun tuduhan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana.
Setiap pihak tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, koreksi, dan hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
FOKUSTKP.com membuka ruang klarifikasi kepada Daswippetra Dt. Manjinjiang Alam, Ari Ane, CV Gudang Mutiara, PPK, Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat, serta konsultan pengawas.
Apabila terdapat tanggapan atau dokumen pendukung dari pihak-pihak terkait, redaksi akan menindaklanjutinya secara proporsional.
Sebab, anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus dikelola secara transparan. Publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pekerjaan dilaksanakan, dan apakah hasil pembangunan benar-benar sesuai dengan spesifikasi serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
(RN)
About The Author
