Musi Banyuasin— Kondisi ruas jalan lintas provinsi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali menjadi sorotan. Kerusakan parah yang terjadi di sejumlah titik dinilai bukan lagi sekadar persoalan infrastruktur, melainkan telah menyentuh aspek keselamatan publik dan stabilitas ekonomi daerah.
Ketua DPC AKPERSI Musi Banyuasin, Warto, C.BJ, C.EJ, C.Par, secara terbuka mendesak Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, untuk segera mengambil langkah konkret terhadap kerusakan ruas Betung–Muara Tara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Menurut Warto, kondisi jalan yang berlubang, bergelombang, dan rawan kecelakaan menunjukkan belum optimalnya penanganan infrastruktur di wilayah tersebut.
“Ruas Betung–Muara Tara adalah jalan provinsi, bukan jalan desa atau kabupaten. Artinya, tanggung jawab perbaikannya berada di pemerintah provinsi. Jangan sampai masyarakat merasa diabaikan,” tegasnya.
Jalur Vital, Risiko Tinggi
Ruas Betung–Muara Tara hingga Babat Toman–Lubuklinggau merupakan jalur strategis yang menghubungkan distribusi barang dan mobilitas warga antarwilayah di Sumatera Selatan. Kerusakan yang berulang tanpa solusi menyeluruh memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas perencanaan dan pengawasan proyek infrastruktur di wilayah tersebut.
Sejumlah warga mengaku risiko kecelakaan meningkat, terutama saat musim hujan ketika lubang-lubang besar tertutup genangan air. Kendaraan roda dua disebut kerap terjatuh, sementara truk angkutan mengalami hambatan yang berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi logistik dan aktivitas ekonomi.
Sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Sumatera Selatan, Musi Banyuasin dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Namun, kondisi infrastruktur yang belum memadai menimbulkan persepsi adanya ketimpangan perhatian pembangunan.
“Infrastruktur adalah fondasi pembangunan. Ketika akses utama masyarakat rusak tanpa penanganan serius, wajar jika muncul pertanyaan soal komitmen pemerintah terhadap daerah penghasil,” ujar Warto.
Desakan Evaluasi dan Tanggung Jawab Moral
Warto juga menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata dari Pemerintah Provinsi, pihaknya akan terus menyuarakan evaluasi terhadap kepemimpinan daerah sebagai bentuk kontrol sosial.
Meski demikian, ia meminta agar pemberitaan tetap disajikan secara konstruktif dan berimbang.
“Tulis sesuai fakta. Tujuan kami bukan mencari sensasi, tetapi mendorong perbaikan demi kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait rencana penanganan menyeluruh terhadap ruas jalan yang dikeluhkan tersebut.
Bagi masyarakat Musi Banyuasin, persoalan ini bukan semata tentang aspal dan tambal sulam, melainkan menyangkut keselamatan pengguna jalan, kelancaran distribusi ekonomi, serta wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin pelayanan dasar infrastruktur.
About The Author
