Tulang Bawang Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menyatakan masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung, terkait dugaan mark-up anggaran belanja alat tulis kantor (ATK) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat.
Ketua Komisi I DPRD Tubaba, Yantoni, menegaskan pihaknya belum bisa mengambil sikap sebelum ada hasil resmi dari lembaga auditor negara tersebut.
“Kita tunggu dulu hasil pemeriksaan BPK. Proses audit masih berjalan, jadi belum bisa disimpulkan. Hasil itulah yang akan menjadi dasar DPRD dalam menyusun rekomendasi dan langkah selanjutnya,” ujar Yantoni, Rabu (9/4/2025).
Sebelumnya, belanja ATK Diskominfo Tubaba Tahun Anggaran 2024 menjadi sorotan publik. Pasalnya, anggaran ATK mencapai Rp230 juta lebih untuk 46 paket pengadaan, meski jumlah pegawai hanya sekitar 33 orang. Seluruh paket dibagi melalui metode pengadaan langsung dan e-purchasing.
Pengadaan ini dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan riil dan terindikasi mengarah pada praktik pemborosan atau mark-up. Hal tersebut disinyalir bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan, yang menetapkan pagu ATK untuk satuan kerja dengan maksimal 40 pegawai sebesar Rp59.170.000 per tahun.
Tak hanya itu, belanja ini juga dinilai tidak sesuai prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Berdasarkan data dari laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, anggaran terbesar berada pada satu paket bahan cetak senilai Rp128.473.200, sementara lainnya berkisar dari ratusan ribu hingga belasan juta rupiah per paket.
DPRD melalui panitia khusus (pansus) akan mendalami temuan ini lebih lanjut usai BPK merilis laporan resmi. “Supaya rekomendasi kami nanti benar-benar akurat dan tidak spekulatif,” tutup Yantoni.
Akang
About The Author
