Karimun – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Karimun mengungkap dugaan tindak pidana perbankan yang disertai penggelapan dalam jabatan di BRI Unit Meral, Kabupaten Karimun. Dalam kasus yang merugikan nasabah hingga Rp21.505.800 tersebut, polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka dan telah melakukan penahanan.
Kedua tersangka masing-masing berinisial DL (34), mantan karyawan BRI, dan VWR (46). Keduanya diduga terlibat dalam praktik penyimpangan transaksi yang mengakibatkan dana milik nasabah tetap terpotong sebagai angsuran, meskipun pinjaman yang bersangkutan telah dinyatakan lunas.
Kasus ini terungkap setelah korban mendatangi BRI Unit Meral pada 10 Maret 2026 untuk mengambil agunan setelah melunasi pinjamannya. Saat itu, korban memperoleh informasi bahwa masa angsuran pinjaman telah berakhir sejak 31 Agustus 2025.
Namun, korban justru menemukan kejanggalan ketika memeriksa notifikasi transaksi pada telepon genggamnya. Dana miliknya ternyata masih mengalami pemotongan angsuran selama enam bulan berturut-turut, terhitung sejak September 2025 hingga Februari 2026.
Merasa dirugikan dan mempertanyakan pemotongan dana yang terus berlangsung setelah pinjamannya dinyatakan lunas, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun.
Laporan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/9/III/2026/SPKT/Polres Karimun/Polda Kepulauan Riau, tertanggal 10 Maret 2026.
Menindaklanjuti laporan itu, penyidik Satreskrim Polres Karimun melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, termasuk memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap konstruksi perkara dan dugaan keterlibatan para pihak.
Hasilnya, pada Rabu (18/11/2026), polisi melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka. Keduanya kemudian ditahan di Rumah Tahanan Polres Karimun untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.
Kasatreskrim Polres Karimun, AKP Denny Hartanto, S.I.K., menyampaikan bahwa penyidik masih terus mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pengaduan lain yang berkaitan dengan kasus serupa.
“Penyidik masih mendalami terkait adanya laporan pengaduan lainnya. Kita ikuti prosesnya,” ujar AKP Denny Hartanto.
Sementara itu, melalui Kanit I Pidum Satreskrim Polres Karimun, IPDA Dody Milyadi, S.H., diketahui bahwa penanganan perkara telah memasuki tahapan lanjutan. Berkas perkara bahkan telah dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Untuk perkembangan perkara, berkas perkara sudah kami kirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, proses penyidikan masih berjalan. Kedua tersangka juga telah dilakukan penahanan pada tanggal 18 November 2026,” jelas IPDA Dody Milyadi.
Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau ayat (2) juncto Pasal 37E ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, juncto Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian serius, mengingat kepercayaan nasabah merupakan fondasi utama dalam pelayanan perbankan. Dugaan pemotongan dana setelah pinjaman dinyatakan lunas tentu menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan pengelolaan transaksi di lingkungan perbankan.
Kini, penyidik masih mendalami perkara tersebut. Publik pun menantikan proses hukum berjalan hingga tuntas, sekaligus memastikan apakah terdapat kemungkinan korban lain dalam kasus ini.
Kedua tersangka tetap harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


