Bukittinggi- Fokus tkp, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Tercepat di Provinsi Sumatera Barat dalam penyelesaian penyaluran Dana Desa Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) DJKP, Lydia Kurniawan Cristyana, kepada Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, Kamis (13/8/2026), di Monopoli Hotel Bukittinggi.
Penghargaan itu diberikan usai pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) yang membahas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer keuangan Daerah (TKD).
Wakil Bupati Ahmad Fadly menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempercepat proses penyaluran Dana Desa di Kabupaten Tanah Datar.
“Capaian dan penghargaan ini berkat kerja keras OPD terkait bersama Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar. Karena itu, saya yang juga mewakili Pak Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungannya,” kata Ahmad Fadly.
Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Desa.
“Capaian ini bukanlah akhir, namun menjadi sebuah momentum yang harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk masa datang. Kepada KPPN, atas nama pemerintah daerah, kami juga menyampaikan terima kasih,” ujarnya.
Selain menerima penghargaan, Ahmad Fadly juga menyampaikan bahwa FGD bersama KPPN Bukittinggi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai masukan terkait PAD dan TKD.
“FGD berjalan hangat penuh keakraban antara jajaran KPPN dengan beberapa daerah yang menjadi mitra kerja KPPN Bukittinggi. Saran, kritikan dan masukan dari kita didengar dan dijawab, terutama tentang PAD dan TKD,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Fadly turut menyoroti kebijakan efisiensi atau pemotongan TKD yang dinilai dapat memberikan dampak terhadap kemampuan daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.
Ia mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian khusus bagi Kabupaten Tanah Datar, terlebih sejumlah wilayah di daerah itu dalam beberapa tahun terakhir mengalami bencana yang mengakibatkan kerusakan berbagai sarana dan prasarana.
“Efisiensi atau pemotongan TKD khususnya bagi Kabupaten Tanah Datar tentunya akan memberatkan bagi daerah, karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan,” ujarnya.
Menurut Ahmad Fadly, pemerintah daerah berharap besaran TKD dapat kembali seperti sebelumnya atau bahkan ditingkatkan, sehingga dapat mendukung pembangunan serta rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.
“Apalagi Kabupaten Tanah Datar, beberapa tahun terakhir beberapa wilayahnya mengalami bencana. Tentunya kita berharap TKD akan kembali seperti semula atau kalau bisa ditambah untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana yang rusak. Tadi dalam FGD sudah kami sampaikan, semoga bisa dikabulkan,” pungkasnya.
Penghargaan sebagai pemerintah daerah tercepat dalam penyelesaian penyaluran Dana Desa tersebut sekaligus menjadi bukti sinergi Pemkab Tanah Datar, OPD terkait, pemerintah nagari, dan KPPN dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan di tingkat nagari
(Suherman)
About The Author
