Sekayu – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mulai mematangkan persiapan menghadapi agenda besar yang berpotensi menjadi perhatian nasional. Peresmian Pabrik Kelapa Sawit KUD Sejahtera dan Seminar Nasional Hilirisasi Kelapa Sawit Berbasis Koperasi dijadwalkan berlangsung pada 11–12 Agustus 2026 di Kabupaten Musi Banyuasin.
Persiapan agenda tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar secara virtual pada Kamis (23/7/2026). Rapat diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop) dan dipimpin Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop, Panel Barus.
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Muba, Drs. Syafaruddin, M.Si.; Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, Ambar Sehatiningsih; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Dr. H. Mursalin, S.E., M.M.; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Muba, Zulkarnain, S.P.; Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba, Daud Amri, S.H.; Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Muba, Agung Perdana, S.STP., M.Si.; serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam rapat tersebut dibahas secara rinci kesiapan peresmian Pabrik Kelapa Sawit KUD Sejahtera yang berlokasi di Desa Beruge, Kecamatan Babat Toman, pada Rabu (12/8/2026).
Kegiatan peresmian ditargetkan dihadiri sekitar 2.500 undangan. Sementara itu, Seminar Nasional Hilirisasi Kelapa Sawit Berbasis Koperasi akan digelar sehari sebelumnya, Selasa (11/8/2026), dengan target sekitar 600 peserta.
Berbagai aspek teknis turut dibahas, mulai dari penyusunan susunan acara, kebutuhan produksi dan logistik, pembagian kewenangan antarinstansi, dukungan teknis pemerintah provinsi dan kabupaten, hingga skenario pengamanan dan akomodasi bagi tamu VIP.
Salah satu pembahasan utama adalah opsi kehadiran Presiden Republik Indonesia. Panitia menyiapkan dua skenario, yakni skenario pertama apabila Presiden hadir dengan kapasitas peserta mencapai 2.500 orang dan skenario kedua apabila Presiden berhalangan hadir sehingga jumlah peserta disesuaikan menjadi sekitar 1.500 orang.
Meski demikian, seluruh pihak sepakat untuk melakukan persiapan maksimal dengan asumsi Presiden hadir. Langkah ini dilakukan agar seluruh kebutuhan teknis, pengamanan, pelayanan, dan protokol dapat dipersiapkan sejak awal tanpa perubahan mendadak.
Agenda tersebut juga dirancang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional.
Undangan akan ditujukan kepada Dinas Koperasi dari 13 provinsi, koperasi sawit, perusahaan perkebunan kelapa sawit, serta kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, Bappenas, Kantor Staf Presiden, BPKP, dan Kejaksaan Agung.
Sejumlah asosiasi juga dijadwalkan dilibatkan, seperti GAPKI, SPI, dan SPKS. Selain itu, para duta besar negara sahabat turut menjadi bagian dari daftar undangan, di antaranya perwakilan Uni Eropa, India, China, Pakistan, Singapura, dan Malaysia.
Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi sebagai salah satu model pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan nilai tambah komoditas strategis nasional.
Sekretaris Daerah Kabupaten Muba, Drs. Syafaruddin, M.Si., menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendukung penuh seluruh rangkaian kegiatan tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin siap memberikan dukungan penuh agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Kami akan menggelar rapat koordinasi lanjutan pada Senin mendatang untuk mematangkan seluruh aspek teknis sekaligus melakukan pengecekan lapangan sehingga setiap perangkat daerah memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing,” ujar Syafaruddin.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk memperkuat koordinasi dan bekerja secara terpadu. Menurutnya, agenda tersebut harus dipersiapkan secara matang karena tidak hanya membawa nama Kabupaten Muba, tetapi juga menjadi bagian dari agenda strategis nasional.
Sementara itu, Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi RI, Panel Barus, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal seluruh tahapan persiapan hingga hari pelaksanaan.
“Kami akan menuntaskan finalisasi susunan acara, daftar undangan, pembagian kewenangan, penyusunan HPS anggaran secara terperinci, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan BPKP. Sinergi ini penting agar seluruh persiapan berjalan sesuai rencana,” kata Panel Barus.
Edi
About The Author
